Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diselidiki Komnas HAM, kasus
penghilangan paksa 1997-1998 merupakan kasus yang seharusnya sudah dapat ditindaklanjuti.
Tahun 2009 lalu, DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden/pemerintah
sehubungan dengan upaya penuntasan kasus tersebut. 6 Namun setelah lebih dari tiga tahun, tak
satu pun dari rekomendasi tersebut yang terlihat ditindaklanjuti. Kalau pun ada, pemerintah baru
sebatas memiliki niat untuk menjalankan rekomendasi agar meratifikasi Konvensi Internasional
tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, seperti yang
tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014.
Sebatas niat karena hingga akhir tahun 2012, pemerintah tidak juga meratifikasi konvensi
tersebut.
Inisiatif Presiden untuk menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang sempat
muncul di tahun 2012, tidak menunjukkan hasil apa pun hingga tahun berakhir. Pada November
2011 lalu, Presiden sempat membentuk tim kecil di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), untuk mencari format terbaik bagi
penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. 7 Namun hingga akhir 2012, tim kecil tersebut
tidak membuahkan hasil apapun. Menkopolhukam Djoko Suyanto beralasan, lambatnya kerja
tim ini merupakan konsekuensi dari beratnya kasus-kasus yang harus diselesaikan, mengingat
panjangnya rentang waktu, jamaknya kategori kejadian, kriteria korban, dan bentuk penyelesaian
yang bermartabat.
Inisiatif juga datang dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM
Dr. Albert Hasibuan, yang menyusun rekomendasi kepada Presiden untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM masa lalu. Demi merealisasikan inisiatif tersebut, Wantimpres melakukan
sejumlah pertemuan dengan tokoh, ahli hukum, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil
termasuk organisasi korban, untuk memperoleh masukan tentang konsep penyelesaian. Dalam
beberapa kesempatan, Hasibuan menyatakan bahwa di masa pemerintahannya Presiden
berkeinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa
lalu, dan Wantimpres bermaksud mengkonkritkan keinginan Presiden tersebut agar tidak
menjadi beban sejarah di masyarakat. Format penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dari
Wantimpres telah diserahkan kepada Presiden. Namun hingga tahun 2012 berakhir, Presiden
tidak juga menunjukkan tanda akan menindaklanjuti usulan konsep dari Wantimpres tersebut.
Di tengah lemahnya komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa
lalu, termasuk untuk menyelesaikan penyusunan kembali Rencana Undang-Undang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR), ternyata ada terobosan yang diambil oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK telah membuka peluang bagi korban untuk
6 Rekomendasi DPR tersebut yakni: 1) merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM
adhoc; 2) merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk
segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HMA masih dinyatakan hilang; 3)
merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga
korban yang hilang; dan 4) merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Internasional
tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.
7 Tim ini beranggotakan Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan
HAM, Wakil Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan
Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta
Kementerian Pekerjaan Umum.
6