Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Diagram 1. Korban Kekerasan Fisik Akibat Konflik Lahan Pekerja perkebunan 11 orang (9%) Tidak teridentifikasi 21 orang (17%) Petani 48 orang (39%) Petani TNI/POLRI PAM Swakarsa PAM swakarsa 29 orang (24%) TNI/POLRI 14 orang (11%) Pekerja perkebunan Tidak teridentifikasi Dari serangkaian konflik lahan ini, ada yang sampai memakan korban meninggal dunia. Dari ke- 59 kasus dalam catatan ELSAM, setidaknya terdapat empat kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang pertama adalah kasus bentrokan warga petani dengan pasukan perusahaan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) pada 11 Januari di Dusun Tuoulu, Desa Balairajo, Jambi. Kasus ini memakan korban tewasnya satu orang dari pihak PT LAJ yang bernama Leo. Kasus kedua adalah kasus rebutan lahan tambak seluas 315 hektar pada 12 April di Batang Kilat, Sumatera Barat, antara PT Mandiri Makmur Lestari (MML) dan warga petani. Kasus ini mengakibatkan meninggalnya seorang anggota pamswakarsa yang bernama Hendro Pribadi. Kasus ketiga adalah kasus bentrok antara masyarakat petani dan pamswakarsa PT SLS pada 23 April di Desa Balimau, Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan tewasnya seorang buruh PT SLS. Kasus keempat adalah kasus sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan petani pada 17-18 Juli di Desa Limbang Jaya I, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kasus ini seorang anak bernama Angga bin Darmawan (12 tahun) meninggal karena kepalanya tertembak oleh Brimob. Perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan perkebunan ini kebanyakan adalah perusahaan swasta. Dari 44 perusahaan yang teridentifikasi oleh catatan ELSAM, ada 39 (88,6%) perusahaan swasta yang terlibat dalam konflik lahan perkebunan. Sementara, perusahaan negara yang terlibat hanya ada 5 (11,4%), yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VII dan Perum Perhutani. Selain dengan perusahaan, ada juga konflik lahan perkebunan yang melibatkan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) ADAM V Brawijaya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Bandara Udara Mopah di Merauke, Papua. Tidak jarang TNI terlibat dalam konflik lahan yang terjadi. Dari ke-59 kasus dalam catatan ELSAM, terdapat setidaknya 9 kasus di mana TNI ikut terlibat. Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu sengketa yang terjadi adalah antara warga dengan TNI secara langsung, yaitu kasus sengketa antara 900 keluarga Desa Harjokuncaran, Malang, Jawa Timur, dengan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) ADAM V Brawijaya. Puskopad ADAM V Brawijaya mengklaim memiliki lahan yang disengketakan berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 13
263/Kpts/Um/6/1973 tanggal 2 Juni 1973, sementara warga mengklaim tanah itu sebagai milik mereka berdasarkan sertifikat tanah Letter D. Akibat kasus ini, dua orang warga, yaitu Kasidi dan Lukman, dikriminalisasi dan ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IA Lowokwaru, masing-masing pada 6 Juni dan 21 Juni 2012. Kemudian, terjadi bentrokan antara warga dengan empat peleton pasukan TNI AD dari Kodam Brawijaya yang menimbulkan 8 korban luka-luka dari pihak warga dan 2 korban luka-luka dari personel TNI AD. Diagram 2. Pihak yang Terlibat Konflik Perusahaan swasta 40 39 30 6 Lain-lain 20 10 PTPN 4 0 Perusahaan terlibat konflik 1 Perhutani TNI 9 Dari sisi sebaran berdasarkan Provinsi, kasus terbanyak terjadi di Provinsi Riau (11 kasus), kemudian menyusul Sumatera Utara (10 kasus); Lampung (7 kasus); Jambi (6 kasus); Sumatera Selatan (5 kasus); Kalimantan Barat (4 kasus) dan Sumatera Barat (3 kasus). Sisanya tersebar di berbagai Provinsi lain. Jika dilihat berdasarkan pulau, bisa dilihat bahwa kasus konflik paling banyak terjadi di Pulau Sumatera (45 kasus), kemudian Kalimantan (7 kasus); Jawa (4 kasus); Sulawesi (2 kasus) dan Papua (1 kasus). Gambaran lengkap dari sebaran berdasarkan Provinsi bisa dilihat dalam diagram berikut: 14
Page 1 and 2: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia d
Page 3 and 4: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia d
Page 5 and 6: Daftar Diagram Diagram 1. Korban Ke
Page 7 and 8: Perwakilan Rakyat (DPR) agar melaku
Page 9 and 10: 3 Penghilangan Orang Secara Paksa 1
Page 11 and 12: Dari kasus-kasus pelanggaran HAM ma
Page 13 and 14: antuan usaha, serta jaminan hari tu
Page 15 and 16: Sehubungan dengan hasil penyelidika
Page 17: 2. (Masih) Maraknya Sengketa Lahan
Page 21 and 22: terdiri dari Badan Pertanahan Nasio
Page 23 and 24: ulan Oktober dan Mei dengan 9 kasus
Page 25 and 26: Dari Diagram 6 terlihat bahwa perse
Page 27 and 28: terhadap para terdakwa yang notaben
Page 29 and 30: aparat keamanan segera memulihkan d
Page 31 and 32: Kekerasan dan konflik terjadi sepan
Page 33 and 34: Rangkaian peristiwa kekerasan, konf
Page 35 and 36: menuding serentetan penembakan terh
Page 37 and 38: Kebijakan pengekangan ekspresi poli
Page 39 and 40: kekerasan di Papua menunjukkan adan
Page 41 and 42: Komisi I mengidentifikasi permasala
Page 43 and 44: pengadilan. Padahal kasus ini merup
Page 45 and 46: sekarang penganut Syiah di Sampang
Page 47 and 48: Diagram 15. Pelaku Pelanggaran Kebe
Page 49 and 50: 27 Maret Palu Beberapa mahasiswa di
Page 51 and 52: 11 11 Desember Kabupaten Deli Serda
Page 53 and 54: 4 Peliputan demonstrasi warga Mesuj
Page 55 and 56: Hitung-hitungan tersebut memperliha
Page 57 and 58: Tidak hanya trend penerimaan perkar
Page 59 and 60: (Kamnas). Alasan paling kuat dari p
Page 61 and 62: Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan b
Page 63 and 64: Konvensi ini sendiri telah memberik
Page 65 and 66: upaya perlindungan dan pemenuhan HA
Page 67 and 68: Tahun 2012 merupakan tahun terakhir
Page 69 and 70:
Diagram 21. Perbandingan Latar Bela
Page 71 and 72:
sehubungan dengan masalah HAM yang
Page 73 and 74:
(1) Negara tidak hadir (absen) di s
Page 75 and 76:
5. Melaksanakan janjinya kepada war
Page 77 and 78:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarak
show all

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?