Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

sehubungan dengan masalah HAM yang dihadapi. Masalah lainnya adalah sehubungan dengan
prioritas penyelesaian pelbagai permasalahan HAM. Di sini Komnas HAM dituntut untuk dapat
menyusun prioritas bagi program yang akan dilaksanakan selama periode tugas mereka.
Sejumlah masalah HAM yang terus terjadi dan hingga kini tidak terselesaikan, patut menjadi
prioritas bagi program kerja Komnas HAM, seperti soal penyelesaian pelanggaran HAM berat
yang terjadi di masa lalu, sengketa lahan, kekerasan oleh aparat hukum, terutama polisi.
Analisis dan Temuan
Dengan mendasarkan kepada paparan di atas, bagaimana kita menilai situasi HAM di tahun
2012? Dalam persoalan penanganan pelanggaran HAM masa lalu, tampak bahwa tidak ada usaha
penyelesaian yang signifikan dari negara, terutama dari presiden dan jajarannya, selama tahun
2012. Enam hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak
ditindaklanjuti secara berarti oleh Kejaksaan Agung. Rekomendasi DPR pada September 2099
untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998 tetap diabaikan oleh presiden hingga
tahun 2012 berakhir. Sementara penyusunan kembali RUU KKR, yang dibatalkan Mahkamah
Konstitusi pada Desember 2006, tidak memperlihatkan kemajuan berarti. Inisiatif Wantimpres
mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tidak memperoleh respons memadai dari
presiden.
Dari fakta-fakta tersebut, bila pemerintah atau presiden menyatakan akan menuntaskan kasuskasus
pelanggaran HAM masa lalu, itu tentunya hanya lips service belaka. Dengan tidak adanya
tindakan nyata, ini sekaligus menunjukkan bahwa negara cq pemerintah telah mengabaikan
kewajibannya dalam memenuhi hak korban, seperti hak atas kebenaran (the right to know the
truth), hak atas keadilan (the right to justice), dan hak atas pemulihan (the right to reparation).
Pemerintah dan elite politik di Indonesia cenderung tidak memiliki komitmen serius untuk
menuntaskan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, bahkan ada yang malah
khawatir bahwa usaha tersebut akan membuka luka lama. Kalau pun ada usaha, justru datang
dari LPSK yang menyediakan bantuan medis dan psikososial bagi korban. Juga, yang cukup
fenomenal di tahun 2012 ini, permintaan maaf dari Walikota Palu dan rencana Pemda Palu untuk
membantu para korban.
Tidak berbeda dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, demikian pula yang terjadi di
ranah penyelesaian sengketa lahan. Konflik kekerasan akibat sengketa lahan masih marak terjadi
di tahun 2012 tanpa ada penyelesaian yang berarti. Di subsektor perkebunan saja setidaknya ada
59 kasus. Dari serangkaian konflik-kekerasan ini, ada empat kasus yang mengakibatkan korban
meninggal dunia. Meski sedemikian serius, tampaknya negara masih tidak memberikan respons
yang memadai. Kalaupun pernah dibentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik tersebut pada
2012 lalu, tidak tampak ada tindak lanjut apalagi hasilnya. Langkah ini juga lebih sebagai lips
service saja. Penggantian Ketua BPN Joyo Winoto dengan Hendarman Supandji pada Juni 2012
juga tidak memiliki efek yang berarti pada persoalan konflik lahan.
Demikian pula dengan penanganan kasus-kasus penyiksaan. Selama tahun 2012, kejahatan
penyiksaan masih sering terjadi. Aparat kepolisian, yang seharusnya menjadi pengayom
masyarakat, justru merupakan pihak yang paling banyak dicatat sebagai pelakunya. Dari
banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi, pelakunya tak banyak yang dibawa ke ranah hukum.
Kebanyakan malah diselesaikan lewat kesepakatan di luar hukum. Kalau pun ada yang diadili,
hukuman yang dijatuhkan relatif ringan. Miris, ada aparat penegak hukum (hakim) yang justru
66