Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya juga dikhawatirkan akan terhambat dengan
disahkannya RUU Pangan menjadi undang-undang. Memerhatikan materinya, meski mencoba
mengatur keseluruhan permasalahan yang berhubungan dengan pangan, namun UU Pangan
belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan, sebagaimana dimandatkan
oleh UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya. Kerancauan lain dari lahirnya UU Pangan yang baru ini adalah upaya
menggabungkan antara konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, padahal keduanya
berada pada posisi ideologis dan konseptual yang berbeda.
Ketahanan pangan menitikberatkan pada ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the
market), pangan dianggap sebagai pengabdi pasar. Konsep yang dibangun dari pandangan kaum
Malthusian ini beranggapan bahwa kondisi ketidak-tahanan pangan dan kelaparan (famine),
terjadi sebagai akibat lemahnya faktor produksi dan ketersediaan semata. Pendapat ini dibantah
oleh Amartya Sen yang telah membuka wacana baru tentang paradigma perolehan pangan (food
entitlement paradigm). Menurut Sen, ketahanan pangan bukanlah jawaban utama untuk
mengatasi bahaya rawan pangan/kelaparan, jikalau jaminan aksesabilitas tidak masuk ke
dalamnya. Lebih jauh Sen menyatakan, kelaparan ialah cerminan kegagalan negara dalam
melaksanakan fungsi-fungsi substansialnya terhadap masyarakat secara luas. 94
Sementara konsepsi kedaulatan pangan, salah satunya ingin menjawab ketidaksempurnaan
konsep ketahanan pangan. Konsep kedaulatan pangan baru dikenal semenjak tahun 1996,
sebagai respon atas ancaman organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada negara-negara miskin
dalam menyediakan makanan pokok bagi penduduknya. 95 World Forum on Food Souverignty di
Havana, Kuba, pada 2001. kedaulatan pangan didefinisikan sebagai instrumen untuk menghapus
kelaparan, kurang gizi, serta menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi semua
orang. 96
Masalah lain dari materi UU Pangan adalah tidak adanya perlindungan yang memadai bagi
produsen pangan dengan skala kecil, yang mungkin hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah
94
95
96
disikapi oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dengan mengajukan permohonan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi.
Pendapat Amartya Sen ini berkembang dari teori tentang “pemberian hak” (entitlement) yang dikemukakannya.
Teori ini muncul sebagai kritik atas metode penanganan bencana kelaparan di beberapa negara dunia ketiga. Sen
mengungkapkan bahwa bahaya kelaparan bukan mutlak diakibatkan oleh menurunnya produksi makanan, tetapi
oleh makanisme sosial politik yang mengakibatkan kekurangan hak pertukaran (exchange entitlement) bagi
kelompok penduduk miskin dan kaum rentan lainnya (vulnerable). Sebenarnya pangan tersedia melimpah,
artinya ketahanan pangan terjamin, namun kelompok rentan tidak memiliki akses terhadap pangan yang tersedia,
karena tidak adanya pemberian hak (entitlement). Lihat Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on
Entitlement and Deprivation, (Oxford: Clarendon Press, 1982), hal. 52-85.
Lihat Witoro, “Memperdagangkan Kehidupan: Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-pasal WTO”, dalam
Sugeng Bahagijo, Globalisasi Menghempas Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 268-272.
Secara lebih detail konferensi mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai: “Hak rakyat untuk menentukan
kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang
menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, berdasarkan produksi yang berskala kecil dan
menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani, nelayan dan bentuk-bentuk
alat produski pertanian, serta menghormati pengelolaan dan pemasaran di wilayah pedesaan, di mana
perempuan memainkan peran yang mendasar”.
56