Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian dan instansi terkait. Namun, tidak
jelas apa tindak lanjutnya dan apa hasilnya, sehingga tindakan seperti ini lebih terlihat seperti
lips service saja. Lalu, pada Juni 2012, Presiden SBY sempat mengganti Ketua BPN Joyo
Winoto dengan Hendarman Supandji. Sebagian kalangan menghubungkan pergantian ini dengan
kinerja Joyo yang buruk dalam melakukan reformasi agraria. Misalnya, Nurul Arifin, anggota
Komisi II DPR, menganggap Joyo hanya mengumbar janji tanpa realisasi yang jelas, sehingga
Komisi II bersyukur Joyo diganti. Namun, sebagian kalangan menganggap pergantian ini lebih
terkait kasus korupsi Hambalang, meski pemerintah membantah hal in. Yang jelas, hingga kini
pergantian ini tampak tidak memiliki efek yang berarti pada persoalan konflik lahan.
Konflik lahan memang merupakan masalah yang pelik. Untuk sebagian, problem ini memang
disebabkan oleh persoalan regulasi dan/atau penegakannya. UU Perkebunan, misalnya, sekalipun
mengakui beberapa prinsip HAM, seperti pengakuan atas tanah hak ulayat masyarakat adat
(Pasal 9 ayat (2)); pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 25
dan 26), dan pengakuan secara implisit terhadap hak-hak yang bisa terkena dampak dari produk
perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup
(Pasal 31 dan 32), namun tetap ada pasal-pasal yang membuka peluang bagi terjadinya
pelanggaran HAM, seperti Pasal 20. Pasal 20 UU Perkebunan membolehkan pelaku usaha
perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dengan "melibatkan bantuan masyarakat
di sekitarnya." Tidaklah heran jika banyak pasukan keamanan perusahaan atau pamswakarsa
yang terlibat dalam konflik dengan warga atau petani. Dari data ELSAM di atas, kita bisa lihat
bahwa pasukan keamanan perusahaan/pamswakarsa menempati urutan kedua sebagai korban
"kekerasan fisik" lahan perkebunan.
Meski demikian, ’akar’ dari persoalan konflik lahan ini terletak di ranah ekonomi politik. Sistem
pembangunan Indonesia yang bergantung pada investasi swasta membuat negara memiliki
kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang baik agar investor bersedia menanam
modalnya di negeri ini. Implikasinya, negara cenderung berpihak pada investor dan permisif
dengan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi. Kecenderungan ini juga ikut berkontribusi
pada penciptaan struktur kepemilikan lahan yang timpang. Menurut data Badan Pertanahan
Nasional (2010), sekitar 56% tanah dikuasai hanya oleh 0,2% persen penduduk. Pada Mei 2011,
pemerintah mengeluarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011-2025, demi semakin memacu investasi. Dalam dokumen MP3EI
disebutkan bahwa perkebunan memang merupakan salah satu sektor yang didorong oleh
pemerintah, terutama di Sumatera. Koridor ekonomi Sumatera hendak dijadikan "Sentra
Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dengan fokus pada empat
kegiatan ekonomi utama, yakni kelapa sawit, karet, batubara dan besi baja. Dokumen MP3EI
juga menyatakan bahwa "70 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di
Sumatera." Sementara untuk karet, "Koridor Ekonomi Sumatera menghasilkan sekitar 65 persen
dari produksi karet nasional." Bukanlah sebuah kebetulan jika konflik lahan perkebunan paling
banyak terjadi di Sumatera.
3. Praktik Penyiksaan yang Tak Kunjung Dihapuskan
Selama tahun 2012, tindak kejahatan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan
merendahkan martabat 28 masih tetap kerap terjadi. Institusi Kepolisian merupakan pihak yang
28 Untuk selanjutnya, dalam laporan ini akan disebut sebagai penyiksaan saja.
16