Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

2. (Masih) Maraknya Sengketa Lahan
Konflik kekerasan akibat persoalan lahan masih marak terjadi di tahun 2012. Menurut catatan
ELSAM, selama Januari-Agustus 2012, untuk subsektor perkebunan saja, terdapat 59 peristiwa
konflik antara warga/petani dengan perusahaan perkebunan. Banyak dari konflik ini yang
mengambil bentuk bentrokan horizontal antara petani atau warga setempat dengan buruh-buruh
perusahaan perkebunan atau pasukan keamanan perusahaan (Pamswakarsa) --yang biasa
dibeking oleh aparat kepolisian atau keamanan negara.
Misalnya bentrokan antara buruh perkebunan PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) dengan
warga/petani setempat pada 7 Mei 2012. Saat itu, para buruh sedang melakukan pemanenan buah
kelapa sawit. Lalu, muncul sekitar 60 orang yang melakukan penyerangan dengan membawa
senjata tajam dan api. Akibatnya, 10 buruh perkebunan PT RAKA mengalami luka-luka tembak.
Latar belakang dari bentrokan ini adalah kasus sengketa lahan antara PT RAKA dengan warga
setempat di bawah pimpinan David Silalahi yang mengklaim memiliki hak atas tanah ulayat
yang diambil oleh perusahaan.
Ada juga bentrokan horizontal antar warga/petani sendiri, seperti yang terjadi pada kasus saling
serang antara dua kelompok warga/petani yang berebut lahan bekas PT Perusahaan Nusantara
(PTPN) II di Desa Seantis, Kecamatan Percut Sei Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2
Juni 2012. Akibat dari bentrokan ini, dua orang warga mengalami luka-luka. Bentrokan dan
saling lempar batu berhenti ketika seorang petugas kepolisian dibantu TNI tiba di lokasi untuk
menghalau kedua kubu.
Sehubungan dengan korban ”kekerasan fisik,” dari 59 kasus konflik yang diidentifikasi oleh
ELSAM, terdapat setidaknya 48 korban yang berasal dari petani atau warga; 14 korban yang
berasal dari polisi dan TNI; 29 korban dari pamswakarsa; 11 orang dari pekerja perkebunan yang
bukan merupakan keamanan perusahaan, dan 21 orang korban tak teridentifikasi atau tidak jelas
identifikasinya. Ini belum menghitung orang yang ditangkap, pengrusakan harta benda, dan
korban ”kekerasan ekonomi” seperti mereka yang tergusur dan kehilangan akses atas
penghidupannya. Jumlah kategori yang terakhir ini bisa ribuan. Dalam kasus di Desa Muara Tae,
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, misalnya, 1.500 KK masyarakat adat menjadi korban
perampasan tanah adat Dayak Benuaq seluas 638 hektar oleh PT Munte Wani Jaya Perkasa
(MWJP). Perusahaan menebang pepohonan karena hendak menjadikan lahan tersebut sebagai
perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, masyarakat adat Desa Muara Tae yang menggantungkan
hidupnya pada berkebun karet di tanah itu, kehilangan mata pencaharian mereka.
12