Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

kekerasan di Papua menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, yang
mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan adanya kesenjangan, keadilan sosial,
marjinalisasi, diskriminasi, dan penegakan hukum yang diskriminatif. Selain itu, kegagalan dan
terus tertundanya pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan warga Papua, semakin
menjauhkan upaya perdamaian di Papua.
Dalam analisisnya mengenai gejolak di Papua, Komnas HAM menyebutkan bahwa persoalannya
adalah masih adanya kesenjangan di Papua. Kesenjangan ini di antaranya disebabkan otonomi
khusus yang diberikan pemerintah pusat belum banyak memberikan perubahan bagi masyarakat
Papua, yang terlihat bahwa masyarakat Papua masih terdiskriminasi dan termarjinalkan dalam
bidang pendidikan, terjadinya peningkatan jumlah pengangguran, jumlah warga yang terjangkit
virus HIV/AIDS, dan infrastruktur di Papua yang mahal. Komnas HAM merekomendasikan
pemerintah tidak boleh bereaksi dengan cara keras dan harus melakukan pendekatan kebijakan
pada akses pendidikan dan ekonomi, memberikan penghargaan secara bermartabat kepada warga
Papua, menghilangkan tudingan bahwa aksi-aksi warga Papua merupakan tindak sparatis, karena
tudingan tersebut justru akan membangkitkan perlawanan. Komnas HAM juga mengingatkan
perlunya perubahan cara pandang dalam penanganan masalah di Papua agar tidak sama dengan
Orde Baru, karena jika tidak berubah maka masalah di Papua ini tidak akan berakhir. 65
Persoalan kesenjangan, secara lebih luas berhubungan dengan persoalan tentang keadilan sosial
di Papua. Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid menyatakan bahwa
berlanjutnya kekerasan dan konflik di Papua karena masih adanya ketidakadilan sosial. Selain
itu, Thaha juga menyatakan bahwa persoalan lain adalah penegakan hukum yang lemah dan
diskriminatif, di mana aparat penegak hukum di Papua hanya sibuk saat ada aksi unjuk rasa
tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang Kejora. Sementara bila ada kasus
dugaan korupsi, penanganannya cenderung lambat. Dari berbagai permasalahan yang terjadi,
Thaha menghimbau semua pihak harus membuka komunikasi sosial politik agar tak semua
kasus berujung pada aksi kekerasan. 66
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang Papua, Adriana Elisabeth,
menyebut ada 4 (empat) isu utama penyebab mengapa konflik di Papua tidak kunjung usai,
yakni: marjinalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, kekerasan negara dan
pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik di Papua. Konflik yang terjadi di Papua saat
ini bukan konflik horizontal melainkan mutlak konflik vertikal antara pemerintah dan
masyarakat. Kekerasan yang muncul adalah bagian dari tidak terselesaikannya konflik kedua
kubu. Adriana merekomendasikan penghentian kekerasan karena jika tidak dihentikan, apapun
yang terjadi dan sekecil apapun isu di Papua akan berubah menjadi isu politik. 67
Sejalan dengan 3 pandangan di atas, Internasional Crisis Group (ICG) menyebut terdapat dua
faktor yang mendorong sebagian dari kekerasan di Papua. Pertama, terjadi berbagai
65
66
67
Lihat “Kekerasan di Papua Masih karena Kesenjangan”, dalam http://jakarta.okezone.com/read/
2012/06/15/337/647836/kekerasan-di-papua-masih-karena-kesenjangan, diakses 5 Januari 2013.
Lihat “Papua akan terus ada Konflik”, dalam http://bintangpapua.com/headline/26139-papua-akan-terus-adakonflik,
diakses 5 Januari 2013.
Lihat “Penyebab Tidak Tuntasnya Konflik Papua, Ada Empat Isu Utama Mengapa Konflik Papua Tidak
Kunjung Usai”, dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/317937-penyebab-tidak-tuntasnya-konflikpapua,
diakses 5 Januari 2013.
34