Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

pengadilan. Padahal kasus ini merupakan salah satu kasus yang ditunggu penyelesaiannya oleh
masyarakat Papua, khususnya para korban.
Demikian halnya dengan agenda pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di
Papua, yang berdasarkan pada UU Otonomi Khusus. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua. Pembentukan KKR ini seharusnya bisa menjadi
peluang untuk menjembatani berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, misalnya
sehubungan dengan masalah kesejarahan Papua dan menguatnya isu politik serta sejarah tentang
proses integrasi Papua. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tentang berbagai masalah
yang dihadapi, khususnya membuka kebenaran tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM yang
terjadi, memungkinkan adanya pembangunan kepercayaan menuju pada agenda dialog
sebagaimana yang direncanakan. Menghadapi setiap pandangan serta ekspresi politik yang
berbeda dengan cara represif, justru akan menjauhkan negara dari upaya penyelesaian masalah
Papua.
ELSAM juga menyoroti tentang aspek penegakan hukum yang masih diskriminatif di Papua.
Sejumlah laporan menyebutkan masih berlangsungnya tindakan penyiksaan kepada tahanan, di
antaranya karena adanya pandangan yang diskriminatif terhadap para tahanan politik. Proses
hukum kepada para pihak yang dituduh melakukan makar untuk mengekspresikan pandangan
politik dilakukan secara keras, yang bertolak belakang dengan proses hukum terhadap aparat
yang melakukan tindakan kekerasan kepada warga. Padahal, salah satu yang diharapkan oleh
masyarakat Papua adalah adanya penegakan hukum yang adil.
Berbagai tindakan kekerasan di Papua selama tahun 2012 membuat upaya penegakan,
perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM masih, bahkan semakin menjauh
dari harapan. Penegakan HAM baru memungkinkan berjalan maksimal bila dalam situasi damai.
Untuk itu, langkah utama yang perlu dilakukan di Papua adalah penciptaan kondisi damai
dengan memberikan keadilan dan rasa aman kepada semua warga Papua.
5. (Masih) Minimnya Jaminan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Sepanjang tahun 2012, tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan
masih juga terus terjadi. Berdasarkan catatan ELSAM, setidaknya terdapat 64 peristiwa yang
berdimensi pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dalam berbagai bentuk selama
tahun 2012. Bentuk pelanggaran paling banyak berupa menghalangi aktivitas beribadah,
beberapa di antaranya berakhir dengan pembubaran dan pengrusakan tempat ibadah (lihat
Diagram 12).
38