Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan audit HAM untuk menjamin undang-undang yang
diproduksinya sejalan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. ELSAM juga
mendorong DPR agar menjalankan fungsi pengawasan (terhadap kinerja pemerintah) sebaik
mungkin, khususnya berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa
lalu serta berlangsungnya impunitas.
Setelah lewat satu tahun, bagaimana perkembangan situasinya, khususnya di akhir tahun 2012
yang baru saja kita lewati? Adakah perubahan/perkembangan yang bermakna? Tetap pada situasi
yang sama seperti di tahun sebelumnya, mengalami kemandegan (stagnasi), atau malah semakin
buruk? Atau sebaliknya, mampu membaik? Mengapa? Sejauh mana para pemangku kewajiban
memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan ELSAM, atau melakukan langkah
terobosan lainnya, demi pemajuan HAM yang diharapkan? Bagaimana prospeknya di tahun 2013
ini? Apa yang perlu dilakukan, oleh siapa, agar situasinya membaik?
Rangkaian pertanyaan di atas menjadi pemandu kajian ELSAM atas situasi HAM tahun 2012
dalam laporan ini. Data-data untuk kajian ini dikumpulkan baik dari hasil investigasi,
pengamatan, wawancara, maupun dari sumber sekunder seperti laporan lain dan berita media
massa. Dengan mendasarkan kepada kajian atas situasi tersebut, yang berbasiskan kepada hasil
pemantauan terhadap perkembangan situasi HAM di delapan isu yang ditekuni dan diadvokasi
ELSAM selama ini 1 --akan dielaborasi di bagian selanjutnya dalam laporan ini--, ELSAM
menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama tahun 2012 tetap buruk dan tidak beranjak
menjadi lebih baik. Di tahun 2012 ini, HAM tetap diabaikan, sementara kekerasan meningkat.
Peningkatan kekerasan dan pengabaian HAM tersebut tampak dari: (1) mengulang tahun-tahun
sebelumnya, negara seringkali absen saat dibutuhkan, (2) bukannya melindungi, negara justru
mencurigai dan/atau melakukan kekerasan terhadap warganya, dan (3) negara tak mampu
menghadirkan keadilan, terutama karena institusi penegakan hukum masih belum berfungsi
efektif bagi pemajuan HAM, khususnya dalam menghukum para pelaku kekerasan dan
pelanggaran HAM, selain juga dalam memberi keadilan bagi korban.
Dengan mendasarkan kepada temuan tersebut, ELSAM menilai bahwa secara umum nyaris tak
ada usaha yang berarti bagi pemajuan HAM, terutama dari institusi strategis seperti
Pemerintah/Presiden berikut jajarannya, maupun DPR. Kalau pun ada, justru dari institusi seperti
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta satu-dua pemerintah daerah. Di laporan
tahun 2011 lalu, ELSAM telah mencoba menumbuhkan harapan bagi pemajuan HAM dengan
menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi institusi-institusi strategis tersebut, namun
tampaknya perbaikan yang ditunggu tidak kunjung terjadi hingga tahun 2012 berakhir. Yang
terjadi justru kekerasan meningkat dan HAM tetap diabaikan. Uraian tentang situasi HAM dari
delapan isu yang dipaparkan berikut ini membantu kita untuk melihatnya secara lebih jelas:
1. (Masih) Mandegnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Hingga akhir tahun 2012, tidak ada capaian yang signifikan dari pemerintah Indonesia
sehubungan dengan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa
1 Kedelapan isu yang dimaksud yakni: (1) penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, (2)
sengketa lahan dalam perspektif HAM, (3) penghapusan praktik penyiksaan, (4) kekerasan di wilayah konflik
(Papua), (5) kebebasan beragama dan berkeyakinan, (6) kebebasan berekspresi, (7) legislasi dalam perspektif
HAM, dan (8) pemilihan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.
2