Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

persidangan pidana di Pengadilan Negeri (PN) Muaro, Kabupaten Sijunjung. Keempatnya
ditahan penyidik sejak 7 Februari 2012.
Pada 13 November 2012, PN Muaro baru menggelar persidangan terhadap 4 terdakwa, yang
dibagi dalam 2 berkas (tiap berkas 2 terdakwa). Lambatnya persidangan diakibatkan adanya
ketidaksamaan persepsi antara kejaksaan dengan kepolisian mengenai pasal yang didakwakan.
Selain pasal 351 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dakwaan dalam salah satu berkas perkara juga menggunakan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan langkah maju yang dibuat Kejaksaan
Negeri Sijunjung, karena memang salah satu korbannya adalah seorang anak. Digunakannya
pasal pidana dari UU Perlindungan Anak ini semakin menguatkan jaksa dalam melakukan
tuntutan, sehingga kemungkinan penghukuman terhadap pelaku semakin besar. Persidangan
tewasnya Faisal (14 ) dan Budri (18) di PN Muaro, Kabupaten Sijunjung hingga akhir tahun
2012 ini masih berlangsung.
4. Kekerasan yang Terus Berlangsung di Wilayah Konflik (Papua)
Pada awal tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan terus
mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kebijakan terhadap Papua kini berubah,
dari pendekatan keamanan (security approach) menjadi pendekatan kesejahteraan (prosperity
approach) yang dijalankan melalui kebijakan dan program distribusi anggaran bagi Papua yang
besar. Selain itu, SBY juga menegaskan bahwa di Papua masih ada elemen-elemen separatisme
baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata, karenanya terdapat alasan
keberadaan TNI-Polri walaupun jumlahnya relatif kecil, dan meyakinkan penanganan di Papua
tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta mengimbau aparat di Papua agar
melakukan tindakan yang tidak berlebihan. Banyaknya pembicaraan terkait HAM di mata
internasional, telah membuat SBY merasa terganggu atas tuduhan yang dilayangkan soal
pelanggaran HAM berat yang sering terjadi. 38
Pidato awal tahun SBY tersebut, tidak sejalan dengan realita yang terjadi di Papua selama tahun
2012, di mana kekerasan dan konflik masih terus-menerus terjadi. Kekerasan di Papua terusmenerus
menjadi pertanyaan dunia internasional, di antaranya dalam pembahasan Universal
Periodic Review (UPR) Mei 2012, di mana sejumlah delegasi mempertanyakan adanya indikasi
pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Negara-negara yang mempertanyakan tersebut, di
antaranya mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan baik
TNI, Polisi dan Intelejen, dan melindungi pembela HAM serta rakyat Papua dari tindak
kekerasan. Selain itu, juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat
dalam pembangunan di Papua.
Merespon situasi terus berlangsungnya kekerasan di Papua, pada pertengahan tahun, Juni 2012,
Presiden SBY menyatakan bahwa serangkaian aksi yang terjadi di Papua maupun Papua Barat
berskala kecil dan dengan korban yang terbatas. Namun, kekerasan tersebut tidak boleh
dibiarkan, meminta adanya tindakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Papua yang
dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak boleh melebihi batas kepatutan, menginstruksikan
38
Lihat “SBY: Kesejahteraan di Papua Bukan Sekadar Omong Kosong”, dalam http://www.suarapembaruan.com/
home/sby-kesejahteraan-di-papua-bukan-sekadar-omong-kosong/16287, 20 Januari 2013.
23