Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

(1) Negara tidak hadir (absen) di saat dibutuhkan
Indikasi bahwa negara absen di saat dibutuhkan terlihat dari masih minimnya negara dalam
memberikan perlindungan bagi suatu kelompok/komunitas warga saat mengalami ancaman
tindak kekerasan dari kelompok lainnya. Misalnya dalam kasus yang berhubungan dengan
kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti yang dialami Jemaat Ahmadiyah, Syiah di
Sampang, GKI Yasmin, dan HKBP Filadelfia. Juga yang berhubungan dengan kebebasan
berekspresi, seperti yang dialami seniman Bramantyo atau diskusi buku Irshad Manji. Selain itu,
ketidakhadiran negara untuk memenuhi hak Ekosob warganya, misalnya terhadap para petani
atau warga setempat yang sedang mengalami konflik lahan atau bagi korban pelanggaran HAM
masa lalu yang mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Ketidakhadiran bisa juga diartikan
sebagai ketiadaan perhatian yang memadai dari negara, seperti yang terlihat dalam proses
pemilihan komisioner Komnas HAM yang tersendat, seolah hal tersebut bukan persoalan yang
mempunyai urgensi tinggi.
Dalam satu-dua kasus memang ada yang menunjukkan harapan akan kehadiran negara, misalnya
saat Walikota Palu bersedia menyampaikan permintaan maaf secara publik kepada para korban
pelanggaran HAM masa lalu dan berjanji akan memberikan jaminan kesehatan, beasiswa, hingga
kredit usaha bagi korban dan keluarganya. Juga, LPSK yang menyediakan bantuan medis dan
rehabilitasi psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat. Di luar kedelapan isu yang dibahas
di atas, fenomena pemerintahan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa negara
hadir. Namun sebaliknya, negara absen dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di
sejumlah stasiun di wilayah DKI Jakarta dan Depok oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), di
mana dalam rangkaian peristiwa tersebut logika ekonomi PT KAI lebih dominan dibanding
posisinya sebagai penyedia jasa layanan publik.
(2) Bukannya melindungi, negara justru mencurigai dan/atau melakukan kekerasan
terhadap warganya
Dalam sejumlah kasus di atas, negara masih berperan langsung dalam pelanggaran HAM,
misalnya dalam kasus penyiksaan, dan kekerasan di Papua, dan penanganan demonstrasi dan
persoalan kebebasan berekspresi lainnya. Terutama dalam kasus penyiksaan, aparat kepolisian
yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan mengayomi warga justru tercatat sebagai
pihak yang paling sering menjadi pelaku. Di kasus lain, Dewan Perwakilan Rakyat justru
menunjukkan kecenderungan memproduksi kebijakan yang memberi ruang dan peluang bagi
terjadinya pelanggaran HAM, misalnya dalam produksi legislasi RUU Penanganan Konflik
Sosial, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Organisasi Kemasyarakatan. Tindak represi
terhadap kebebasan ekspresi dan produksi legislasi yang mengancam kebebasan sipil ini seakan
membuka mitos bahwa pasca reformasi kebebasan dasar seolah lebih baik, padahal nyatanya
tidak.
(3) Negara tidak mampu menghadirkan keadilan
Dalam sejumlah kasus di atas, institusi penegakan hukum tampak masih belum berfungsi efektif
bagi pemajuan HAM, khususnya dalam menghukum para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya
dalam persidangan kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Juga dalam kasus
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, di mana hukuman yang diberikan relatif
ringan. Atau sebaliknya, malah mengadili korban, seperti yang terjadi dalam kasus Jemaat
Ahmadiyah, atau petani yang mengalami sengketa lahan. Ketidakmampuan dalam menghadirkan
68