Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

menuding serentetan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum di Papua
dan Papua Barat memiliki muatan politis, di mana ada keterkaitan antara penembakan oleh orang
tak dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka. 48 Pernyataan Ketua BIN ini menunjukkan terus
diberikannya stigma kepada warga Papua sebagai separatis, padahal pihak Kepolisian sendiri
belum memastikan apa motif dari sejumlah tindakan penembakan yang terjadi.
Kegagalan kepolisian dalam mengungkap secara terang motif serangkaian tindakan kekerasan
berupa penembakan kepada penduduk sipil tersebut, yang berdampak pada terus berlanjutnya
kasus-kasus penembakan sepanjang tahun, menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan
jaminan rasa aman kepada warga.
Selain kasus penembakan dan tidak terjaminnya hak atas rasa aman, kasus-kasus penyiksaan
juga masih terjadi di Papua selama tahun 2012. Sebelumnya, pada tahun 2011, survei terhadap
aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyiksaan di Papua menghasilkan gambaran
yang mencengangkan: penyiksaan menjadi praktek yang melekat dan melembaga dalam proses
penegakan hukum. Penyiksaan sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran HAM ditolerir oleh
masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan oleh korban sendiri. Metode pendekatan Pemerintah
Jakarta yang masih menggunakan pendekatan keamanan guna meredam konflik sosial
tampaknya menjadi penyebab utama terjadinya penyiksaan. 49 Salah satu contohnya, penyiksaan
terhadap 42 tahanan di Lapas Klas IIA Abepura pada April 2012 lalu, seperti yang sudah
disampaikan di bagian sebelumnya, dalam paparan tentang situasi penanganan penyiksaan.
Selain tindak kekerasan dan penyiksaan, pengekangan ekspresi politik di Papua juga masih
berlanjut selama tahun 2012. Penggunaan cara-cara damai untuk mengekspresikan pandangan
politik masih dianggap sebagai ancaman khususnya jika berhubungan dengan menyatakan
pandangan tentang kemerdekaan. Padahal, dalam sejumlah kasus, ekpresi politik yang dilakukan
secara damai, berlangsung aman. Misalnya, pada bulan Februari 2012, ribuan warga Papua yang
tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menduduki gedung Majelis Rakyat
Papua di Kotaraja dan menuntut referendum. Mako Tabuni, juru bicara KNPB menyatakan
kemerdekaan bagi Papua adalah harga mati dan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah gagal menyejahterakan rakyat Papua. 50
Represi terhadap ekspresi politik juga dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum.
Penggunaan pasal-pasal makar terus terjadi untuk merespon ekspresi politik. Salah satu kasus
yang menonjol adalah pengadilan atas tuduhan makar kepada penyelenggara Kongres Rakyat
Papua (KRP) III yang diselenggarakan pada 19 Oktober 2011, di Lapangan Zakheus,
Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura. Pada 16 Maret 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jayapura menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara kepada (5) lima terdakwa yang
menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (KRP) III, yakni Selfius Bobii, Agus Kraar,
48
49
50
Lihat “ Presiden Instruksikan Pemulihan Keamanan di Papua”, dalam http://nasional.kompas.com/read/
2012/06/12/14230964/Presiden.Instruksikan.Pemulihan.Keamanan.di.Papua, diakses 5 Januari 2013.
Survey LBH Jakarta dan LBH Papua melakukan survei terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat
mengenai penyiksaan di Papua. Lihat Bulletin Asasi, “Penyiksaan di Balik Jeruji”, Asasi Edisi Mei-Juni 2012,
Elsam. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id.
Lihat “Ribuan Warga Papua Tuntut Referendum”, dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/02/
20/058385129/Ribuan-Warga-Papua-Tuntut-Referendum, diakses 5 Januari 2013.
30