Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Kebijakan pengekangan ekspresi politik masih melanjutkan kebijakan pelarangan pengibaran
bendera Bintang Kejora dan penghukuman dengan penggunaan pasal-pasal makar atas ekpresi
politik yang menginginkan kemerdekaan dengan cara-cara damai. Ekspresi politik, meski
menuntut adanya kemerdekaan sepanjang dilakukan dengan cara damai adalah sah dan
dibolehkan. Namun pemerintah terus menutup ekspresi politik ini dengan cara-cara represif, baik
pelarangan dengan tindakan kekerasan oleh aparat maupun penggunaan instrumen hukum
negara. Sementara gagasan dialog, tak kunjung direalisasikan untuk menjembatani berbagai
perbedaan pandangan yang terjadi di Papua.
Selain persoalan kekerasan dan kebebasan berekspresi, permasalahan lain di Papua adalah
berhubungan dengan ketertutupan akses bagi pelbagai pihak, misalnya lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dan jurnalis asing, untuk berkarya dan meliput di Papua. Pada tahun 2009,
Komite Palang Merah Internasional (International Committe of the Red Cross/ICRC)
diperintahkan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menutup kantornya di Papua dan Aceh
karena organisasi tersebut dianggap telah beroperasi tanpa dokumentasi legal yang tepat dan
gagal untuk mematuhi standar operasi yang baru, sementara pada Januari 2011 organisasi Peace
Brigade Internasional (PBI) menutup Operasi di Papua dan mundur secara bersamaan karena
berbagai kesulitan membuat organisasi tersebut secara efektif melindungi para pembela HAM
(human rights defender) yang terancam. Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional lainnya
juga mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka di Papua, dan
mendapatkan tekanan dari beberapa pihak untuk menutup program-program mereka. 56
Selama tahun 2012, kebijakan tersebut masih berlanjut. Pemerintah tampaknya masih khawatir
terhadap berbagai liputan tentang praktik pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di
Papua. Awal tahun 2012 lalu, Presiden SBY mengaku merasa gerah dengan kritikan LSM asing
yang dinilainya menyerang pemerintah, sehubungan dengan dengan situasi keamanan di Papua.
Padahal menurutnya penugasan TNI dan Polri di Papua tidak menyalahi aturan, karena fungsinya
sudah sesuai untuk menjaga keamanan dalam negeri. 57 Presiden mengatakan, dirinya merasa
perlu merespons hal-hal yang bersifat teknis dan taktis tentang Papua karena tindakan kecil yang
dilakukan seorang brigadir polisi diberitakan media massa. Pemberitaan tersebut dengan cepat
sampai ke PBB dan para pemimpin dunia kerap mempertanyakan hal-hal yang berhubungan
Papua kepada dirinya. 58
Selama tahun 2012, pemerintah masih membatasi akses, di antaranya terhadap peneliti, peliputan
oleh wartawan asing, juga bantuan-bantuan asing. Mereka dilarang masuk dengan alasan
administratif dan pelbagai macam alasan lainnya. 59 Berlanjutnya pelarangan ini sejalan dengan
56
57
58
59
Laporan HAM, “Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011”, Asian Human Rights Commission, Indonesian
Human Rights Committe for Social Justice, Mensen met een Missie, Peace Brigade Internasional, TAPOL, The
Evangelical Christian Church in Papua (GKI-TP), Watch Indonesia!, dan West Papua Netzwerk, April 2011.
Lihat “SBY Gerah LSM Asing Kritisi Penanganan Papua”, dalam http://www.beritasatu.com/nasional/27115-
sby-gerah-lsm-asing-kritisi-penanganan-papua.html, diakses 5 Januari 2013.
Lihat “Presiden Kritik LSM Asing yang Kritisi Papuas”, dalam http://nasional.kompas.com/read/
2012/01/20/13045422/Presiden.Kritik.LSM.Asing.yang.Kritisi.Papua, lihat juga “SBY Gerah LSM Asing Kritisi
Penanganan Papua” dalam http://www.beritasatu.com/nasional/27115-sby-gerah-lsm-asing-kritisi-penangananpapua.html,
diakses 5 Januari 2013.
Lihat “ELSAM Minta Pemerintah Buka Akses Masuk ke Papua”, dalam http://www.tempo.co/read/news/
2012/06/15/173410811/Elsam-Minta-Pemerintah-Buka-Akses-Masuk-ke-Papua, diakses 5 Januari 2013.
32