Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

7. Legislasi yang Mengancam HAM
Pencapaian target legislasi DPR selama tahun 2012 relatif rendah, sementara mayoritas produk
legislasinya cenderung (masih) mengancam HAM. Rapat paripurna DPR pada 16 Desember
2011 telah menetapkan 64 RUU sebagai prioritas legislasi tahun 2012. Di dalamnya tidak
termasuk RUU yang masuk daftar kumulatif terbuka, meliputi: (1) pengesahan perjanjian
internasional; (2) implikasi putusan MK; (3) pengesahan APBN; (4) pembentukan daerah
otonom baru; dan (5) penetapan Perppu. Kaitannya dengan upaya negara dalam pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia, dari 64 RUU tersebut, 7 diantaranya cukup kontroversial,
karena materinya yang potensial tidak sejalan dengan perlindungan HAM, yaitu: a. RUU
Penanganan Konflik Sosial; b. RUU Organisasi Kemasyarakatan; c. RUU Keamanan Nasional;
d. RUU Tata Kelola Pendidikan Tinggi; e. RUU Pangan; f. RUU Komponen Cadangan; dan g.
RUU Rahasia Negara.
Dalam perjalanannya, pada pertengahan Agustus 2012, DPR melalui Badan Legislasi
menambahkan 5 RUU sebagai tambahan prioritas legislasi 2012, jadi total terdapat 69 RUU
Prolegnas 2012. Praktiknya, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, secara kuantitas, capaian
legislasi DPR, jauh dari yang direncanakan dalam Prolegnas. Terhitung semenjak Januari hingga
Desember 2012, DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan 30 RUU dari 69 RUU yang
direncanakan. Dari 30 RUU yang disahkan selama tahun 2012 tersebut, pun hanya 10 RUU yang
termasuk dalam daftar prioritas legislasi tahun 2012. Artinya dari target 69 RUU dalam program
legislasi tahun 2012, DPR dan Pemerintah hanya mampu menyelesaikan 10 RUU prioritas.
Diagram 16. Capaian Legislasi DPR Tahun 2012
Pengesahan
APBN 10%
(3 RUU)
Prioritas
Legislasi 33%
(10 RUU)
Pembentukan
Daerah Otonom
Baru 40%
(12 RUU)
Pengesahan
Perjanjian
Internasional
17% (5 RUU)
Diagram di atas memperlihatkan UU pembentukan daerah otonom baru mendominasi capaian
legislasi DPR selama periode 2012. Sebanyak 12 RUU pembentukan daerah otonom baru
disahkan di tahun 2012, 40% dari total capaian legislasi. Baru di peringkat kedua, sebanyak 10
RUU atau 33% dari hasil legislasi 2012 yang merupakan prioritas legislasi DPR untuk tahun
2012. Selanjutnya di posisi ketiga pengesahan perjanjian internasional, 5 RUU pengesahan
perjanjian internasional disahkan di tahun 2012, dan terakhir 3 RUU yang berkaitan dengan
APBN.
49