Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Konvensi ini sendiri telah memberikan perlindungan HAM yang komprehensif bagi buruh
migran dan seluruh anggota keluarganya. Hampir seluruh klausul hak sipil dan politik serta hak
ekonomi, sosial dan budaya yang diatur di dalam dua kovenan utama hak asasi manusia diatur di
dalam konvensi ini. Dalam kerangka hak sipil dan politik misalnya konvensi ini menegaskan
perlindungan hak hidup; penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam; tidak
manusiawi dan merendahkan martabat; hak untuk tidak diperbudak atau diperhambakan, hak
untuk bebas berpikir; hak untuk berserikat; hak persamaan di muka hukum serta proses peradilan
yang adil. Untuk hak ekonomi sosial budaya misalnya perlindungan hak atas kesehatan,
pendidikan bagi anak-anak buruh migran, serta identitas budaya. 101
Selain jaminan perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya, konvensi ini juga memberikan
sejumlah kewajiban bagi negara pihak untuk melakukan segala upaya yang terkait dengan
perlindungan warga negaranya yang menjadi buruh migran. Kalangan masyarakat sipil sendiri
berharap pemerintah akan serius menindaklanjuti dan mengimplementasikan konvensi ini
dengan serius, dengan mengubah performa penanganan kasus-kasus buruh migran Indonesia,
khususnya terkait dengan diplomasi dengan negara tempat buruh migran itu berada. Selama ini
pemerintah selalu lamban dan reaktif dalam menangani kasus-kasus buruh migran. Pemerintah
juga perlu mengubah tata kelola penempatan buruh migran, dengan menekankan pada
pelayananan publik, perlindungan warga dan berbiaya murah, tidak seperti sekarang yang
cenderung eksploitatif dan non-diskrimintaif dan berbiaya tinggi. 102
Kebijakan lain yang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan HAM adalah UU No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Meskipun muncul sejumlah pengajuan
permohonan pengujian terhadap undang-undang ini, namun secara umum undang-undang ini
bisa dikatakan telah menjamin HAM warga negara untuk menggunakan hak politiknya.
Sedangkan permasalahan yang mengemuka hingga dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi
lebih terkait dengan verifikasi partai politik, parliamentary treshold, dan pembagian wilayah
daerah pemilihan.
HAM haruslah menjadi sandaran dalam setiap pembentukan kebijakan legislasi, sebab tujuan
pembuatan kebijakan negara yang utama adalah dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak
asasi manusia, sebagaimana ditegaskan di dalam tujuan negara. Oleh karena itu setiap rancangan
undang-undang maupun undang-undang pastilah memiliki hubungan erat dengan HAM. Kadar
keterkaitan yang kemudian berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ada undang-undang
secara langsung berpengaruh dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, ada
pula undang-undang yang tidak secara langsung berpengaruh dengan upaya perlindungan HAM,
meski hak asasi tetap harus menjadi basis pembentukannya.
Berdasar pada substansi sebuah kebijakan, level pertautan (engagement) 103 antara kebijakan
dengan hak asasi manusia, setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu pertautan sangat
101 Selengkapnya lihat International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families, dapat diakses di http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=
A/RES/45/158&Lang=E.
102 Pernyataan Sikap dan Catatan Akhir Tahun Migrant CARE untuk International Migrant’s Day 18 Des 2012,
dapat diakses di http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1551.
103 Teori pertautan (theories of engagement) salah satunya dikemukakan oleh Habermas (1981) ketika menjelasan
hubungan pertautan antara gerakan sosial dengan kewarganegaraan. Teori ini kemudian juga digunakan oleh
58