Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

masyarakat, khususnya dalam sektor sumberdaya alam, tentu telah menjadi masalah tersendiri
bagi para investor. Dugaan ini diperkuat dengan munculnya pengaturan mengenai sumber
konflik yang di dalamnya menyebutkan ketimpangan sumberdaya alam dan sengketa antara
perusahaan dengan masyarakat sebagai sumber konflik yang penyelesaiannya bisa ditangani
dengan UU PKS.
Kesimpangsiuran materi RUU PKS bisa dilihat dari ketidaksinkornannnya dengan sejumlah
peraturan perundang-undangan lain, seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 23/PRP/1959 tentang Keadaaan
Bahaya. Sebagai contoh dalam rancangannya undang-undang ini memberikan kewenangan
kepada Kepala Dearah (Bupati/Walikota dan Gubernur) untuk melakukan pengerahan pasukan
TNI dalam rangka penyelesaian konflik. Pilihan kebijakan seperti itu jelas telah melabrak Pasal 7
ayat (3) UU TNI, yang menyatakan bahwa pengerahan pasukan TNI harus melalui keputusan
politik negara, termasuk dalam operasi militer selain perang sekalipun. 85
Setelah didesak oleh masyarakat sipil, baru pada saat hendak disahkan, DPR mengubah
ketentuan tersebut, di mana Kepala Daerah ketika akan melakukan pengerahan pasukan TNI
harus terlebih dahulu meminta ke pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat yang akan
memutuskan. Meskipun telah terjadi perubahan beberapa materinya menjelang RUU ini
disahkan, namun masih terdapat beberapa masalah di dalam penormaan UU PKS. Salah satu
yang paling krusial adalah terkait dengan pemberian kewenangan bagi kepala daerah untuk
menetapkan status darurat konflik di wilayahnya. Pemberian kewenangan ini juga diikuti dengan
sejumlah kewenangan lain yang sangat diskresional serta wewenang pembatasan kebebasan sipil
lainnya. 86
Pemberian wewenang penetapan status darurat konflik kepada kepala daerah termasuk
penanganan dan penyelesaiannya menjadi satu permasalahan tersendiri, sebab dari data-data
yang ada selama ini, seringkali sumber konflik ada pada kepala daerah sendiri. Banyak kasus
terjadi karena kepala daerah sewenang-wenang dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan
atau perkebunan, yang kemudian memantik konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Selain
itu pemberian kewenangan yang sifatnya diskresional kepada kepala daerah, meski dalam situasi
konflik sekalipun juga tidak tepat. Karena kewenangan-kewenangan diskresional untuk
melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk menggerakkan institusi-institusi negara dalam
situasi darurat ada pada Presiden selaku pemimpin tertinggi eksekutif. Secara umum, selain
banyak bertabrakan dengan prinsip-prinsip HAM, dengan struktur penormaan yang ada di UU
PKS saat ini, kecil kemungkinan undang-undang ini bisa diimplementasikan untuk melakukan
penyelesaian konflik.
Upaya penguatan kewenangan institusi-institusi keamanan yang bisa menjalankan fungsi represif
dan opresif negara terus berlanjut dengan digulirkannnya pembahasan RUU Keamanan Nasional
85
86
dalam prioritas legislasi nomor 25 di tahun 2009, akan tetapi sampai periode DPR 2004-2009 berakhir, RUU ini
belum sempat dibahas.
Lihat ELSAM, RUU Penangan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, dan
Kembalinya Militer dalam Ruang Sipil, 2012.
Lihat Siaran Pers ELSAM, Pengesahan RUU PKS: Politik Transaksional yang Mengacaukan Pranata Hukum, 11
April 2012, bisa diakses di http://elsam.or.id/?act=view&id=1845&cat=c/302.
53