05.05.2015 Views

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Diagram 20. Dampak Legislasi terhadap <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong><br />

25<br />

20<br />

Jumlah Legislasi<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Legislasi Memperkuat 3 Memperlemah 3 Melaksanakan 24<br />

Komposisi <strong>di</strong> atas memperlihatkan situasi keberimbangan antara undang-undang yang<br />

dampaknya memperkuat hak asasi manusia dengan yang sebaliknya, memperlemah HAM, serta<br />

dominasi undang-undang yang tidak berperan signifikan dalam pemajuan dan perlindungan<br />

HAM. Bersandar pada dampak yang <strong>di</strong>timbulkan oleh suatu produk legislasi, selama periode<br />

legislasi 2012, terlihat 3 undang-undang yang materinya berdampak pada penguatan upaya<br />

pemajuan dan perlindungan HAM, demikian juga terdapat 3 undang-undang yang materinya<br />

sebaliknya, memperlemah upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Sedangkan 24 undangundang<br />

sisanya, meski tidak memperlemah perlindungan HAM, namun materinya juga tidak<br />

<strong>di</strong>tujukan dalam rangka penguatan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. 108<br />

Minimnya capaian undang-undang yang materinya <strong>di</strong>tujukan untuk meningkatkan dan<br />

memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM lagi-lagi memperlihatkan bahwa HAM<br />

belum menja<strong>di</strong> fokus dan perhatian utama DPR dalam penciptaan kebijakan legislasi. Bisa<br />

<strong>di</strong>katakan, inisiatif DPR rendah untuk melakukan pembahasan dan pembentukan undang-undang<br />

yang berimplikasi positif bagi penguatan HAM. Selain itu masih adanya undang-undang yang<br />

kontraproduktif dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM juga menunjukkan tentang<br />

belum baiknya internalisasi norma-norma HAM oleh DPR pada setiap pembahasan materi<br />

legislasi. Mengapa demikian? Selama ini selain <strong>di</strong>pengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan<br />

HAM, serta tidak <strong>di</strong>gunakannya HAM sebagai parameter utama dalam setiap pembahasan<br />

legislasi, tingginya politik transaksional <strong>di</strong> DPR juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya<br />

undang-undang yang materinya berseberangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.<br />

Negosiasi kepentingan seringkali masih menja<strong>di</strong> pijakan utama DPR ketika akan merumuskan<br />

dan menyetujui suatu materi legislasi, sehingga rumusan yang jelas bertabrakan dengan<br />

konstitusi dan HAM bisa tetap <strong>di</strong>paksakan untuk <strong>di</strong>sahkan.<br />

8. Pemilihan Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017 yang Tersendat-Sendat<br />

108 Memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM: 3 undang-undang pengesahan instrumen internasional HAM;<br />

Memperlemah: UU Penanganan Konflik Sosial, UU Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan Tinggi, dan UU Pangan.<br />

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!