Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam
Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam
Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Diagram 20. Dampak Legislasi terhadap <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong><br />
25<br />
20<br />
Jumlah Legislasi<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Legislasi Memperkuat 3 Memperlemah 3 Melaksanakan 24<br />
Komposisi <strong>di</strong> atas memperlihatkan situasi keberimbangan antara undang-undang yang<br />
dampaknya memperkuat hak asasi manusia dengan yang sebaliknya, memperlemah HAM, serta<br />
dominasi undang-undang yang tidak berperan signifikan dalam pemajuan dan perlindungan<br />
HAM. Bersandar pada dampak yang <strong>di</strong>timbulkan oleh suatu produk legislasi, selama periode<br />
legislasi 2012, terlihat 3 undang-undang yang materinya berdampak pada penguatan upaya<br />
pemajuan dan perlindungan HAM, demikian juga terdapat 3 undang-undang yang materinya<br />
sebaliknya, memperlemah upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Sedangkan 24 undangundang<br />
sisanya, meski tidak memperlemah perlindungan HAM, namun materinya juga tidak<br />
<strong>di</strong>tujukan dalam rangka penguatan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. 108<br />
Minimnya capaian undang-undang yang materinya <strong>di</strong>tujukan untuk meningkatkan dan<br />
memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM lagi-lagi memperlihatkan bahwa HAM<br />
belum menja<strong>di</strong> fokus dan perhatian utama DPR dalam penciptaan kebijakan legislasi. Bisa<br />
<strong>di</strong>katakan, inisiatif DPR rendah untuk melakukan pembahasan dan pembentukan undang-undang<br />
yang berimplikasi positif bagi penguatan HAM. Selain itu masih adanya undang-undang yang<br />
kontraproduktif dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM juga menunjukkan tentang<br />
belum baiknya internalisasi norma-norma HAM oleh DPR pada setiap pembahasan materi<br />
legislasi. Mengapa demikian? Selama ini selain <strong>di</strong>pengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan<br />
HAM, serta tidak <strong>di</strong>gunakannya HAM sebagai parameter utama dalam setiap pembahasan<br />
legislasi, tingginya politik transaksional <strong>di</strong> DPR juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya<br />
undang-undang yang materinya berseberangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.<br />
Negosiasi kepentingan seringkali masih menja<strong>di</strong> pijakan utama DPR ketika akan merumuskan<br />
dan menyetujui suatu materi legislasi, sehingga rumusan yang jelas bertabrakan dengan<br />
konstitusi dan HAM bisa tetap <strong>di</strong>paksakan untuk <strong>di</strong>sahkan.<br />
8. Pemilihan Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017 yang Tersendat-Sendat<br />
108 Memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM: 3 undang-undang pengesahan instrumen internasional HAM;<br />
Memperlemah: UU Penanganan Konflik Sosial, UU Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan Tinggi, dan UU Pangan.<br />
61