Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Hitung-hitungan tersebut memperlihatkan selama tahun legislasi 2012, DPR dan Pemerintah
hanya mampu menyelesaikan 14,5% dari 69 target legislasi tahun 2012. Situasi ini
menggambarkan belum adanya perubahan kinerja legislasi DPR dari tahun ke tahun.
Pembentukan daerah otonom baru cenderung mendominasi capaian legislasi DPR, ini menjadi
catatan, karena tidak sejalan dengan keinginan untuk melakukan moratorium pembentukan
daerah otonom baru. Selain itu, sering pula disinggung, dalam pembahasan RUU pembentukan
daerah otonom baru, tidak ada kesulitan yang cukup berarti, karena materinya tinggal
menyalintempel dari RUU serupa dan cukup mengubah judul serta tanggalnya, tanpa melalui
proses persiapan dan pembahasan materi yang berkepanjangan.
Besarnya kesenjangan antara rencana dengan capaian tersebut tentu tidak berbeda dengan
kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah. Tahun 2009, DPR menargetkan 76
RUU sebagai prioritas legislasi, hanya 39 RUU (51,3%) yang berhasil diselesaikan. Berikutnya
di tahun 2010, dari target 70 RUU, DPR hanya menyelesaikan 16 RUU (22,8%), dan tahun 2011
dengan target legislasi 93 RUU, DPR hanya berhasil merampungkan 24 RUU (25,8%).
Diagram 17. Perbandingan antara Target dan Capaian Legislasi
100
90
93
80
70
60
76
70
69
50
40
39
Target legislasi
Capaian legislasi
30
24
20
16
10
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kecenderungan terus menurunnya produktivitas legislasi DPR bisa dilihat pada diagram di atas,
harus diingat pula bahwa 39 RUU yang diselesaikan tahun 2009 adalah produk DPR periode
2004-2009 bukan periode 2009-2014. Sementara DPR periode ini hanya menyelesaikan 16 RUU
di tahun 2010, 24 RUU di tahun 2011, dan di tahun 2012 sebanyak 10 RUU ditambah 20 RUU
kumulatif terbuka. Rendahnya capaian legislasi dari target yang direncanakan tentunya
dipengaruhi oleh banyak faktor, selain keseriusan dari DPR dan Presiden untuk menyelesaikan
berbagai macam rencana dan tunggakan legislasi.
50