Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Penggunaan kekerasan oleh Kepolisian pada saat interogasi masih dilakukan, bahkan mengalami peningkatan tajam jika dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 11 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan internal di masing-masing institusi, khususnya Kepolisian, tidak berjalan maksimal. Munculnya Peraturan Kapolri mengenai implementasi HAM dalam tugas Polri pada tahun 2009 32 tak kunjung memberikan dampak positif terhadap perubahan kultur untuk menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugasnya. Dari banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia, tak banyak yang berujung pada dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya. Kebanyakan dari kasus penyiksaan yang dilakukan Kepolisian justru diselesaikan dengan musyawarah atau jalan damai, seperti kasus yang dialami Jumhani alias Ujum yang terjadi di Balaraja, Provinsi Banten. Jumhani pada Juni 2012 ditangkap dan dipaksa mengaku mencopet oleh oknum Polres Serang. Saat ditangkap dan di dalam mobil, Jumhani mengalami pemukulan bahkan disetrum. Jumhani akhirnya ditahan selama 9 hari dan setelah itu dilepaskan, sedangkan uang sebesar Rp 1,3 juta dan telepon genggam tak dikembalikan padanya. Paska kejadian ini, Jumhani ternyata tidak mau melakukan penuntutan, bahkan tidak ingin menceritakan lagi hal yang dialaminya selama di tahanan dan menyatakan bahwa kasusnya sudah selesai secara kekeluargaan. Dilihat dari persebarannya, kejahatan penyiksaan ini terjadi tidak hanya di daerah terpencil, namun terutama terjadi di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun pimpinan Lapas dan Rutan tidak pernah efektif untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan, mengingat banyaknya Lapas dan Rutan serta Kantor Kepolisian yang letaknya di perkotaan. 14 Diagram 6. Persebaran Kasus Penyiksaan Selama 2012 12 Sumut; 12 10 8 6 4 2 0 Sumbar; 4 Aceh; 2 Jambi; 1 Jatim; 7 Jabar; 6 Jateng; 6 Bali; 5 NTT; 5 Lampung; 4 Sulteng; 4 DKI Jakarta; 5 Sulsel; 4 Banten; 4 Papua; 3 Sultra; 3 Sumsel; 2 Kalsel; 1 Malut; 2 Sulut; 1 Kep. Riau; 1 Kalbar; 1 Maluku; 1 Sulbar; 1 0 5 10 15 20 25 30 Penyiksaan Linear (Penyiksaan) 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 19
Dari Diagram 6 terlihat bahwa persebaran kejadian selama tahun 2012, Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah paling banyak terjadi penyiksaan, yakni sebanyak 12 kasus. Selanjutnya di Jawa Timur sebanyak 7 kasus, serta 6 kasus terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mengenai latar belakang korban kejahatan penyiksaan, jika dilihat dari jenis tindak pidananya paling banyak adalah para pelaku pencurian, yakni kendaraan bermotor, barang elektronik, pencopet, dan pencurian barang lainnya dengan persentase mencapai 27% dari seluruh kasus yang tercatat ELSAM. Selanjutnya diikuti para pelaku narkoba dengan persentase 17%. Kemudian sebanyak 10% korban kejahatan penyiksaan tidak jelas menjadi tersangka tindak pidana apa, dan 10% lainnya merupakan korban salah tangkap, namun tetap menjadi korban penyiksaan. Jika dilihat secara keseluruhan, korban kejahatan penyiksaan di ruang intergosi, tahanan, Lapas dan Rutan merupakan para pelaku tindak pidana kelas “teri”, misalnya para pelaku pencurian yang menjadi korban penyiksaan, beberapa di antaranya memang mencuri kendaraan bermotor (mobil), namun lebih banyak adalah pencuri barang elektronik, motor, dsb. Diagram 7. Tindakan penyiksaan berdasar pada kasusnya Utang piutang; 1 Perusakan; 2 Pencari suaka; 1 Penadahan; 2 Penggelapan; 2 Kepemilikan senjata; 2 Uang palsu; 2 Pemerkosaan; 2 Perjudian; 2 Perdagangan manusia; 1 Penganiayaan; 3 Penembakan; 1 Perkelahian; 1 Tapol; 1 Pembunuhan; 4 KDRT; 1 Pembunuhan berencana; 1 Terorisme; 1 Pengeroyokan ; 1 Pencurian; 22 Narkoba; 14 Salah tangkap; 8 Tidak jelas; 8 Sebagai institusi yang memiliki kewenangan memaksa dalam penegakan hukum, tak jarang Kepolisian melakukan penyimpangan dengan melanggar prosedur tetap (protap)-nya. Seperti, ketika melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, cara-cara kekerasan selalu dikedepankan. Tatkala nyata-nyata salah tangkap, aparat Kepolisian yang melakukannya tak mendapat hukuman setimpal. Bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar, dan ditutup kasusnya dengan memberikan ganti rugi atau permohonan maaf. Misalnya dalam dua kasus salah tangkap yang korbannya pun mengalami penyiksaan. Di Banjarmasin, pada 1 Agustus 2012, oknum Polda Kalsel menangkap Supian alias Epeh dan 20
Page 1 and 2: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia d
Page 3 and 4: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia d
Page 5 and 6: Daftar Diagram Diagram 1. Korban Ke
Page 7 and 8: Perwakilan Rakyat (DPR) agar melaku
Page 9 and 10: 3 Penghilangan Orang Secara Paksa 1
Page 11 and 12: Dari kasus-kasus pelanggaran HAM ma
Page 13 and 14: antuan usaha, serta jaminan hari tu
Page 15 and 16: Sehubungan dengan hasil penyelidika
Page 17 and 18: 2. (Masih) Maraknya Sengketa Lahan
Page 19 and 20: 263/Kpts/Um/6/1973 tanggal 2 Juni 1
Page 21 and 22: terdiri dari Badan Pertanahan Nasio
Page 23: ulan Oktober dan Mei dengan 9 kasus
Page 27 and 28: terhadap para terdakwa yang notaben
Page 29 and 30: aparat keamanan segera memulihkan d
Page 31 and 32: Kekerasan dan konflik terjadi sepan
Page 33 and 34: Rangkaian peristiwa kekerasan, konf
Page 35 and 36: menuding serentetan penembakan terh
Page 37 and 38: Kebijakan pengekangan ekspresi poli
Page 39 and 40: kekerasan di Papua menunjukkan adan
Page 41 and 42: Komisi I mengidentifikasi permasala
Page 43 and 44: pengadilan. Padahal kasus ini merup
Page 45 and 46: sekarang penganut Syiah di Sampang
Page 47 and 48: Diagram 15. Pelaku Pelanggaran Kebe
Page 49 and 50: 27 Maret Palu Beberapa mahasiswa di
Page 51 and 52: 11 11 Desember Kabupaten Deli Serda
Page 53 and 54: 4 Peliputan demonstrasi warga Mesuj
Page 55 and 56: Hitung-hitungan tersebut memperliha
Page 57 and 58: Tidak hanya trend penerimaan perkar
Page 59 and 60: (Kamnas). Alasan paling kuat dari p
Page 61 and 62: Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan b
Page 63 and 64: Konvensi ini sendiri telah memberik
Page 65 and 66: upaya perlindungan dan pemenuhan HA
Page 67 and 68: Tahun 2012 merupakan tahun terakhir
Page 69 and 70: Diagram 21. Perbandingan Latar Bela
Page 71 and 72: sehubungan dengan masalah HAM yang
Page 73 and 74: (1) Negara tidak hadir (absen) di s
Page 75 and 76:
5. Melaksanakan janjinya kepada war
Page 77 and 78:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarak
show all

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?