05.05.2015 Views

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tahun</strong> 2012 merupakan tahun terakhir bagi komisioner Komisi Nasional <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong><br />

(Komnas HAM) periode 2007-2012 untuk bertugas. Seharusnya komisioner Komnas HAM<br />

Periode 2007-2012 selesai bertugas pada akhir Agustus 2012, namun karena proses seleksi bagi<br />

komisioner baru belum selesai, maka <strong>di</strong>lakukan perpanjangan waktu tugas hingga Oktober 2012.<br />

Setelah melalui serangkaian proses, baru pada 22 Oktober 2012 DPR memilih 13 orang<br />

komisioner Komnas HAM untuk periode 2012-2017.<br />

Mereview perjalanan Komnas HAM periode 2007-2012, <strong>di</strong> tengah keberhasilan melaksanakan<br />

mandat berdasarkan UU No. 39 <strong>Tahun</strong> 1999 tentang <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong>, terdapat sejumlah<br />

permasalahan yang juga <strong>di</strong>hadapi Komnas HAM, yang berpengaruh terhadap penegakan HAM.<br />

Di antaranya yang menonjol, relatif banyak rekomendasi Komnas HAM yang tidak <strong>di</strong>laksanakan<br />

oleh institusi/lembaga negara yang <strong>di</strong>beri/penerima rekomendasi. 109 Ini utamanya <strong>di</strong>sebabkan<br />

karena mandat Komnas HAM masih <strong>di</strong>nilai terbatas, <strong>di</strong> mana tidak dapat memaksa pihak<br />

penerima rekomendasi untuk melaksanakannya. Misalnya dalam penyelesaian sengketa lahan<br />

dalam kasus Mesuji <strong>di</strong> Lampung, Urut Sewu <strong>di</strong> Kebumen Jawa Tengah, serta Bima <strong>di</strong> Nusa<br />

Tenggara Barat. 110 Selain itu, juga masalah seputar pemotongan anggaran sebesar 10% pada<br />

tahun 2011, yang berdampak pada kinerja pemantauan dan investigasi. 111 Catatan lain,<br />

berhubungan dengan kendala Komnas HAM, adalah masih belum memadainya dukungan, baik<br />

dari internal Komnas HAM, seperti kapasitas komisioner dan staf, maupun pihak eksternal.<br />

Dukungan pihak eksternal adalah dukungan dari negara serta intitusi/lembaga negara lainya, juga<br />

kalangan masyarakat.<br />

Selain soal rekomendasi dan keterbatasan mandat, sejauh mana dukungan pihak eksternal<br />

terhadap Komnas HAM tecermin saat berlangsungnya proses seleksi calon komisioner Komnas<br />

HAM periode 2012-2017, dari 2011 hingga Oktober 2012 lalu. Proses seleksi ini <strong>di</strong>awali dengan<br />

pembentukan panitia seleksi (Pansel) beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari kalangan<br />

peneliti, tokoh agama, tokoh perempuan/politisi, wartawan, dan <strong>di</strong>plomat/duta besar/mantan<br />

ketua Komisi HAM PBB. Pemilihan anggota Tim Seleksi dengan latar belakang yang beragam<br />

tersebut <strong>di</strong>harapkan memberikan perspektif yang luas dan dari berbagai sudut pandang. Setelah<br />

Pansel terbentuk, kemu<strong>di</strong>an Pansel menyusun rancangan tahapan seleksi dan kriteria atau syaratsyarat<br />

calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017.<br />

Proses seleksi komisioner Komnas HAM ter<strong>di</strong>ri dari sejumlah tahapan, <strong>di</strong> antaranya pendaftaran<br />

dan seleksi persyaratan administratif, uji profil dan masukan masyarakat, tes psikologi,<br />

kesehatan, kejiwaan, pembuatan makalah, wawancara langsung (<strong>di</strong>alog publik) <strong>di</strong>perhadapkan<br />

dengan masyarakat, dan berujung pada penentuan daftar nama calon terpilih dari Pansel, yang<br />

109 Lihat “Penjelasan Komnas HAM Soal Kasus Mesuji” http://regional.kompas.com/read/2011/12/15/19281641/<br />

Penjelasan.Komnas.Ham.Soal.Kasus.Mesuji, <strong>di</strong>akses Januari 2013. Lihat juga laporan Tim Pencari Fakta <strong>di</strong><br />

mana ELSAM bergabung <strong>di</strong> dalamnya.<br />

110 Berdasarkan pantauan ELSAM, rekomedasi KOMNAS HAM dalam kasus Urut Sewu <strong>di</strong> Kebumen <strong>di</strong>sampaikan<br />

kepada hakim dan Jaksa selama proses hukum, tetapi tidak <strong>di</strong>laksanakan. Selain itu rekomendasi dalam kasus<br />

Bima dan Mesuji juga mengalami hal yang sama.<br />

111 Catatan terhadap kinerja Komnas HAM ini dapat <strong>di</strong>lihat pada Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk <strong>Hak</strong><br />

<strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong> dan Komnas HAM “Mendorong Pemajuan <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong> dan Penguatan Komisi Nasional<br />

<strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong>”, 2012. Lihat juga <strong>Laporan</strong> Kinerja Komnas HAM dalam <strong>Laporan</strong> “Weakening Performance<br />

and Persistent Culture of Impunity dalam 2012”, ANNI Report on Performance and Establishment of National<br />

Human Rights Institution in Asia. ELSAM menja<strong>di</strong> bagian dalam proses penulisan kedua <strong>Laporan</strong> tersebut.<br />

62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!