Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun ... - Elsam

pembentukan peraturan daerah, sehingga menjamin Perda yang diproduksi benar-benar
sejalan dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM.
2. Lebih aktif dalam menggunakan fungsi pengawasan, terutama yang terkait dengan upaya
pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM.
3. Kepada Lembaga Yudikatif:
Mahkamah Agung
1. Mampu menghadirkan keadilan lewat putusan hakim yang imparsial dan mempunyai
perspektif HAM terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggar HAM.
2. Menggalakkan pendidikan dan informasi seputar kejahatan penyiksaan bagi aparat
penegak hukum, terutama para hakim, agar memperoleh perspektif yang memadai
tentang kejahatan tersebut (tidak mewajarkan).
Komisi Yudisial
1. Lebih pro-aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama untuk memastikan agar
para hakim menjadikan HAM sebagai salah satu parameter dan pertimbangan dalam
pengmabilan putusan mereka. Langkah nyata dari KY penting, khususnya dalam kasuskasus
tindak kekerasan berlatar agama yang dilakukan oleh kelompok intoleran.
4. Kepada Lembaga Negara Lainnya:
Komnas HAM
1. Agar tetap memberi prioritas perhatian kepada kasus pelanggaran HAM masa lalu,
sengketa lahan, dan kekerasan negara, terutama oleh aparat kepolisian yang justru
berkontradiksi dengan kewajibannya untuk melindungi warga negara.
2. Agar terus memberikan dukungan kepada korban, khususnya berhubungan dengan upaya
pemulihan bagi korban, dan segera menyelesaikan sejumlah hambatan yang terjadi.
3. Mendesak pemerintah untuk segara meratifikasi OPCAT dan (pemerintah bersama DPR)
menyusun UU Anti-Penyiksaan atau dalam bentuk kebijakan legislasi lainnya (revisi
KUHP/KUHAP).
LPSK
1. Dalam pengungkapan kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya, LPSK
hendaknya memaksimalkan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Memaksimalkan peran dalam memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial
bagi korban pelanggaran HAM yang berat.
5. Kepada Komunitas Pembela HAM:
Peran pembela HAM penting dalam konteks mendorong negara menjalankan kewajibannya
untuk melakukan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Selain dorongan, kerja-kerja
pemajuan HAM, seperti melakukan pendidikan HAM dan penguatan kapasitas warga,
memperbaiki keterwakilan politik, mendorong kinerja yang baik dari pejabat publik, mendorong
reformasi lembaga penegak hukum dalam konteks pemajuan HAM, dan sebagainya, juga layak
untuk diteruskan. Better to light a candle than curse the darkness 114 (lebih baik menyalakan lilin
daripada mengeluh karena gelap). *****
114 Disampaikan oleh Peter Benenson, pendiri Amnesty International, pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia 10
Desember 1961. Lihat http://www.phrases.org.uk/meanings/207500.html.
71