BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2010--20144.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional4.1.1 Visi IndonesiaIndonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letakgeografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber dayakultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dankreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dankesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dariminyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah sepertigeotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanamioleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia memiliki potensitinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya,olahraga, serta kreativitas.Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap,serta tidak lagi terjadi gejolak (shock) berskala global yang baru, maka kinerja ekonominasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terusdiupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalamnegeri. Dalam meniti upaya pemulihan ini, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetapdapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-ratapertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolakekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor,maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan padaakhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini,tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguranterbuka menjadi 5%-6%.Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhanekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertaipemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata padakelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatanyang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadarkarena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidakadanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakupketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasikebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjangwaktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnyaI-28
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara otomatismenyejahterakan rakyat. Bahkan, mekanisme pasar yang liberal tanpa batas telahmembuahkan krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat menyengsarakanmasyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, dan efisien sangatpenting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan menjaga kepentingannegara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi danperanan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatukeharusan dalam menjaga kepentingan nasional dan masyarakat.Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%,yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998.Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkatpengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyakmasyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan merekamasih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan.Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantifdan mendasar.Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growthwith equity) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat.Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakathanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secarasungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkarankemiskinan. Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karenamerupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik,terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi bangsa yangkuat, kukuh dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan, baik padalingkup nasional, regional maupun global.Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telahmembuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkanproses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten.Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistempemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepadasetiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanyadimungkinkan bila proses checks and balances berjalan dengan baik. Kebijakan untukkesejahteraan rakyat terus menerus diuji melalui proses ini. Tujuannya, untukmenjamin bahwa kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesarbesarnyauntuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasidemokrasi harus tetap dilanjutkan. Kebebasan berpendapat harus makin dijamin, danpilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan peningkatanI-29
- Page 2 and 3: Buku IIImemuat rencana pembangunan
- Page 4 and 5: harga pangan dan terjadinya krisis
- Page 6 and 7: damai.Akuntabilitas di tingkat peme
- Page 8 and 9: 2004, 203142005, 74682005, 15975200
- Page 10 and 11: PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
- Page 12 and 13: GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
- Page 14 and 15: daerah dalam pelayanan dan penyelen
- Page 16 and 17: GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
- Page 18 and 19: keras di antara pemerintah, dunia u
- Page 20 and 21: erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
- Page 22 and 23: BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
- Page 24 and 25: keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- Page 26 and 27: sebagai negara demokrasi yang besar
- Page 30 and 31: kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
- Page 32 and 33: Sementara itu, munculnya kesadaran
- Page 34 and 35: dalam langkah dan peran strategis I
- Page 36 and 37: Percepatan pembangunan dan pertumbu
- Page 38 and 39: Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
- Page 40 and 41: Langkah-langkah yang disebutkan di
- Page 42 and 43: Perwujudan keadilan keikutsertaan d
- Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
- Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
- Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
- Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
- Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
- Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
- Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
- Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
- Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
- Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
- Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
- Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
- Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
- Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
- Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
- Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
- Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
- Page 78 and 79:
persen. Dari sisi permintaan, pertu
- Page 80 and 81:
sedangkan investasi lainnya (neto)
- Page 82 and 83:
2010 yang lebih baik; ketahanan eko
- Page 84 and 85:
negara industri utama. Di dalam neg
- Page 86 and 87:
maupun dalam meningkatkan pemenuhan
- Page 88 and 89:
perekonomian domestik dan mampu men
- Page 90 and 91:
sebagai sumber pendanaan jangka men
- Page 92 and 93:
I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
- Page 94 and 95:
Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
- Page 96 and 97:
kegiatan khusus yang merupakan urus
- Page 98 and 99:
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Page 100 and 101:
BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja