KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

2. Penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaanpelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektoryang akan dikerjasamakan.Pelaksanan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telahdiamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnyalebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan programpemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain termasukpencapaian Millenium Development Goals (MDGs) serta penanganan perubahan iklim.Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuanpembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakanlembaga/perusahaan dengan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan danpelaporan kegiatan.Skema pendanaaan pembangunan lain yang semakin berkembang adalah yangterkait dengan keagamaan, seperti zakat. Beberapa badan pengelola zakat sudah mulaimengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih profesional dan juga berpotensiuntuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, sumber dana ini terus didorong agarsemakin meningkat, antara lain melalui penguatan lembaga dan manajemenpengelolaan dana berbasis keagamaan serta pemanfaatannya selaras denganpembangunan nasional.Selain sumber dan skema pendanaan di atas, terdapat skema global yangberpotensi sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, seperti: Carbon Trade,Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund, dan lainsebagainya. Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, dilakukanpengembangan dan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dapatmendukung pemanfaatan dana-dana tersebut.I-91