KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

Agenda IV. Penegakan HukumSistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya ”rule of law.” Oleh karenaitu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagiseluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dankepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satupersoalan yang dianggap kerap menganggu masuknya investasi ke Indonesia adalahlemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yangpositif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampakpositif bagi perekonomian IndonesiaAgenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang–undang,proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selainitu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal inisemua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukummerupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.Selama ini, telah dan terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum,struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkosistensi peraturanperundang-undangan harus diperkecil. Demikian juga hambatan pada implementasiperaturan perundangan harus dihilangkan. Akan terus diupayakan perjanjian ekstradisidengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidanakorupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, berbagai kasustelah ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidangkorupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di mukahukum.Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi denganpeningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatankemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunyasistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baikpemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksasampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dantatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan BerkeadilanPeningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadiagenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agendakeadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan.Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang tidak partisipatif belum banyakditerapkan sehinga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.I-41