Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepattumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat diberbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnyadalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpamempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan padapertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapatdilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorongterwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor,antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusahadan investasi di daerah.Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankanrasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secaralangsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayananpublik dan keperintisan.Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkandengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderungberorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkansebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yangbersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, danpemerataan. Perhatian khusus diberikan bagi pengembangan pulau-pulau kecil diperbatasan yang selama ini luput dari perhatian .Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunanyang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar,menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu padasistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidangyang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataanpembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yangtidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kotakotabesar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluangusaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu,harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.Dalam kaitan itu, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yangtelah berjalan selama ini harus terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehinggadiharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan wilayahwilayahdi sekitarnya dan melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatanpembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, dengan memenuhi kebutuhanpelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melaluipengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasisI-36
pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaankhususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaanilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastrukturpenunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalamupaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dansaling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembagakeuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan humancapital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-matamengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakanperdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosialjuga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakatyang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal diwilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosialdalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurangberuntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukungoleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistemnomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakandengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar dimasyarakat.Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses danpartisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pulapeningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaanberbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, PusatPelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, danRuang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota, harus terus kitaperluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaumperempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terusditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran,keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, didunia usaha dan organisasi sosial.4.1.3 Agenda PembangunanDalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkanlima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:Agenda IAgenda IIAgenda IIIAgenda IV: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan: Penegakan Pilar Demokrasi: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan KorupsiI-37
- Page 2 and 3: Buku IIImemuat rencana pembangunan
- Page 4 and 5: harga pangan dan terjadinya krisis
- Page 6 and 7: damai.Akuntabilitas di tingkat peme
- Page 8 and 9: 2004, 203142005, 74682005, 15975200
- Page 10 and 11: PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
- Page 12 and 13: GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
- Page 14 and 15: daerah dalam pelayanan dan penyelen
- Page 16 and 17: GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
- Page 18 and 19: keras di antara pemerintah, dunia u
- Page 20 and 21: erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
- Page 22 and 23: BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
- Page 24 and 25: keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- Page 26 and 27: sebagai negara demokrasi yang besar
- Page 28 and 29: BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
- Page 30 and 31: kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
- Page 32 and 33: Sementara itu, munculnya kesadaran
- Page 34 and 35: dalam langkah dan peran strategis I
- Page 38 and 39: Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
- Page 40 and 41: Langkah-langkah yang disebutkan di
- Page 42 and 43: Perwujudan keadilan keikutsertaan d
- Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
- Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
- Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
- Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
- Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
- Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
- Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
- Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
- Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
- Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
- Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
- Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
- Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
- Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
- Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
- Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
- Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
- Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
- Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
- Page 82 and 83: 2010 yang lebih baik; ketahanan eko
- Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
- Page 86 and 87:
maupun dalam meningkatkan pemenuhan
- Page 88 and 89:
perekonomian domestik dan mampu men
- Page 90 and 91:
sebagai sumber pendanaan jangka men
- Page 92 and 93:
I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
- Page 94 and 95:
Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
- Page 96 and 97:
kegiatan khusus yang merupakan urus
- Page 98 and 99:
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Page 100 and 101:
BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja