KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdaganganantarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulandi tiap wilayah.4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dancepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dandaerah rawan bencana.5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusatdaerahdan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran,kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergipusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dandaerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampungaspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata didaerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampumemahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif,serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yangtersedia.Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik limatahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaranMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujudsinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu,antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkandapat lebih mendorong terciptanya proses partisipastif semua pelaku pembangunandan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaranpemerintahan dan pembangunan.Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasiperaturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sehinggamendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatandan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebutdilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasidan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasiumum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secaraI-63