KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayahstrategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayahtertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomiyang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebihditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dandistribusi;2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayahwilayahtertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapattumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangiketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakanpembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadioutward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitasekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga;4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar,menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaannasional. yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kotayang tidak terkendali (urban sprawl & conurbation), seperti yang terjadi diwilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuklangsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan caramenciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengahdan kecil, terutama di luar Pulau Jawa;5. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luarPulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motorpenggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalammelayani kebutuhan warga kotanya;6. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatanekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaanmerupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan)dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi;’7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, sertamelaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkanprinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;8. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam,mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempengtektonik yang rawan bencana alam.I-76