KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

Dana PerimbanganMenurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbanganadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerahuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Danaperimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), danDana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yangalokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis danaperimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA)merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yangdihasilkan masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerahpenghasil (by origin). DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikanuntuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerahdalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yangdibagihasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi danbangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dandana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenanganpemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraanpembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, yangpenggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.Arah kebijakan pengalokasian DBH dalam RPJMN 2010-2014 adalah:1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelolaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebihtransparan dan akuntabel;3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerahpenghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.4. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untukmeningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkunganhidup pascakegiatan eksplorasi.I-94