KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

negeri, dilakukan upaya (i) penyempurnaan peraturan-peraturan perundanganmengenai perencanaan dan pengelolaan PHLN pemerintah (Peraturan Pemerintah No.2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah sertaPenerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Peraturan Menteri PPN No.05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatanyang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri), (ii) peningkatan kualitasperencanaan dan kapasitas pelaksanaan proyek antara lain melalui penegakan aturankesiapan proyek, penajaman fokus pemanfaatan PHLN yang lebih selektif untukmembiayai atau mendukung program/kegiatan prioritas nasional, (iii) peningkatanpenggunaan sistem nasional (allignment) dan harmonisasi kegiatan mitra-mitrapembangunan, (iv) penguatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Pemerintah terusmeningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)bersama-sama mitra pembangunan dengan melaksanakan secara konsisten agendaParis Declaration, yang telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Jakarta Commitment.Pembiayaan dalam negeri Pemerintah terdiri dari pembiayaan perbankan danbukan perbankan. Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang peranannya sangatpenting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama Surat Berharga Negara (SBN)dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman dalam negeri. SBN/SBSNdijual secara luas kepada lembaga keuangan maupun masyarakat. Untuk meningkatkanefisiensi dan efektivitas pengelolaan portofolio SBN/SBSN terus dilakukanpengembangan instrumen baru, perkuatan infrastruktur dan koordinasipengelolaannya.Sedangkan pinjaman dalam negeri diperoleh melalui pembiayaan perbankanBUMN, perbankan swasta dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Pinjaman dalam negeriPemerintah dijaga supaya tidak mengganggu penyerapan kredit sektor swasta dandilakukan terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman komersialluar negeri. Dalam upaya tersebut, kebijakan pemerintah diprioritaskan untukpenyempurnaan peraturan-peraturan perundangan dan penguatan kapasitas lembagayang terkait dengan pengadaan pinjaman dalam negeri. Hal ini diarahkan untukmemperkuat mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pemanfaatan pinjaman, baikdalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi.Perbankan sebagai lembaga intermediasi pendanaan mempunyai peranan yangsangat penting dalam penyediaan sumber dana investasi yang berasal dari tabunganmasyarakat. Skema pendanaan dari perbankan dapat bersifat konvensional maupunsyariah. Di samping perbankan, dana masyarakat dapat disalurkan melalui lembagakeuangan bukan bank antara lain terdiri dari lembaga pembiayaan termasuk lembagapembiayaan infrastruktur dan lembaga pembiayaan ekspor, lembaga asuransi, lembagadana pensiun, lembaga pegadaian, lembaga pasar modal dan sebagainya. Potensilembaga-lembaga keuangan ini perlu lebih diarahkan pada pembiayaan di sektor riiluntuk mendorong investasi. Untuk itu terus dilakukan upaya penyempurnaan peraturandan kebijakan untuk mendukung peran perbankan, non-perbankan, dan pasar modalI-89