KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

keseluruhan disebut dana perimbangan (DP), serta dana otonomi khusus (Dana Otsus)untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan danadekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitaspemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaran pemerintahan danpembangunan di daerah, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatangadalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan danadekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dansatuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secarabersama.Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaikitata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparaturdaerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah akan dilakukanupaya percepatan reformasi organisasi perangkat daerah agar mampumenyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkanmutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, melaksanakan kaidah penyelenggaraanpemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, upayapeningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebihhandal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan di daerah.Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untukmendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsipharmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah.Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagiKementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)kementerian/lembaga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah sertamenjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD).Sejalan dengan pelaksanaan 11 prioritas nasional, arah dan kebijakanpengembangan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran 11 prioritasnasional sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah.4.4.1 Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau BesarKebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatanpembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papuadengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali danSumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sertamengurangi kesenjangan.I-64