11.07.2015 Views

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerjasecara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dantransparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi strukturpemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dandata kependudukan yang baik.Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalahsebagai berikut :1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitaskementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu KementerianPendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), danLembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembagapemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi,pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatantanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya2014;2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasanpemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan danaperimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepaladaerah;3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistemrekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusatselambat-lambatnya 2011;4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangandi tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalamimplementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturandaerah selambat-lambatnya 2011;5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem IndikatorKinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat danpemerintah daerah;6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan danpenegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) danpengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) denganaplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.I-51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!