KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

Dana PerimbanganMenurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbanganadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerahuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Danaperimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), danDana Alokasi Khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yangalokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis danaperimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA)merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yangdihasilkan masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerahpenghasil (by origin). DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikanuntuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerahdalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Sumber-sumber penerimaan yangdibagihasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi danbangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) dandana bagi hasil sumberdaya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,kehutanan dan perikanan). Penggunaan DBH tersebut telah menjadi kewenanganpemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraanpembangunan di daerah penerima kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau, yangpenggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.Arah kebijakan pengalokasian DBH dalam RPJMN 2010-2014 adalah:1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelolaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebihtransparan dan akuntabel;3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerahpenghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.4. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untukmeningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkunganhidup pascakegiatan eksplorasi.I-94
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yangdialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlahkeseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkandalam APBN.DAU merupakan transfer pemerintah Pusat kepada Daerah dan bersifat BlockGrant yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai denganprioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangannya. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untukdaerah kabupaten/kota. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerahmenggunakan formula dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005. Alokasi DAU untuk daerah otonom baru (DOB)dilakukan dengan mekanisme sesuai denganperaturan yang berlaku.Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnyaefektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitasfiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dalam rangka menjaminterselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayananpublik yang lebih merata di daerah sesuai denganstandar pelayanan minimal (SPM).Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU dalamRPJMN 2010-2014 adalah:1. meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netosecara bertahap;2. menyempurnakan formula alokasi DAU antara lain dengan meniadakanpenggunaan variabel belanja pegawai, menambahkan variabel untukmemberikan insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam bidangekonomi dan kesejahteraan sosial, dan/atau kompensasi kepada daerah-daerahyang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung;3. menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAUberdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai dengan AnalisisStandar Belanja (ASB);Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yangdialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanaiI-95
Page 2 and 3:
Buku IIImemuat rencana pembangunan
Page 4 and 5:
harga pangan dan terjadinya krisis
Page 6 and 7:
damai.Akuntabilitas di tingkat peme
Page 8 and 9:
2004, 203142005, 74682005, 15975200
Page 10 and 11:
PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
Page 12 and 13:
GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
Page 14 and 15:
daerah dalam pelayanan dan penyelen
Page 16 and 17:
GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
Page 18 and 19:
keras di antara pemerintah, dunia u
Page 20 and 21:
erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
Page 22 and 23:
BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
Page 24 and 25:
keindahan dan kenyamanan kehidupan;
Page 26 and 27:
sebagai negara demokrasi yang besar
Page 28 and 29:
BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
Page 30 and 31:
kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
Page 32 and 33:
Sementara itu, munculnya kesadaran
Page 34 and 35:
dalam langkah dan peran strategis I
Page 36 and 37:
Percepatan pembangunan dan pertumbu
Page 38 and 39:
Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
Page 40 and 41:
Langkah-langkah yang disebutkan di
Page 42 and 43:
Perwujudan keadilan keikutsertaan d
Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
Page 82 and 83: 2010 yang lebih baik; ketahanan eko
Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
Page 86 and 87: maupun dalam meningkatkan pemenuhan
Page 88 and 89: perekonomian domestik dan mampu men
Page 90 and 91: sebagai sumber pendanaan jangka men
Page 92 and 93: I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
Page 96 and 97: kegiatan khusus yang merupakan urus
Page 98 and 99: Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Page 100 and 101: BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja
show all

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?