2010 yang lebih baik; ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dalammenghadapi krisis keuangan dan penurunan ekonomi global; ekspektasi yang baikterhadap kelanjutan pemerintahan lima tahun mendatang, dan perkiraaan lingkunganeksternal pada tahun 2010-2014 maka perekonomian dapat dijaga secara berkelanjutandengan prospek ekonomi makro tahun 2010-2014 sebagai berikut.Selama kurun waktu 2010-2014 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh secarabertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014atau dengan rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun selama lima tahun.Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsimasyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, sertainvestasi dan ekspor barang dan jasa. Konsumsi masyarakat diproyeksikan pada tingkatpertumbuhan 5,3-5,4 persen per tahun, sedangkan investasi dan ekspor diharapkanakan meningkat secara bertahap mulai tahun 2010 setelah mengalami pertumbuhannegatif. Investasi diperkirakan tumbuh rata-rata 9,1-10,8 persen dan eskpor barang danjasa meningkat rata-rata 10,7-11,6 persen per tahun.Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya belimasyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahanpokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasikebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitasinvestasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain:peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatankualitas dan diversifikasi produks ekspor; dan peningkatan fasilitas ekspor.Dari sisi produksi, setelah mengalami pertumbuhan rendah selama 2004-2009,pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerakpertumbuhan dengan rata rata pertumbuhan 6,1-6,7 persen. Upaya mendorongpertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan penumbuhan populasi usahaindustri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri.Sementara itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperkirakan tumbuh ratarata3,5-3,6 persen per tahun, dengan kebijakan antara lain mewujudkan kemandirianpangan, peningkatan daya saing produk pertanian, serta peningkatan pendapatanpetani.Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini, kesejahteraan rakyatakan senantiasa bisa ditingkatkan.5.2.2. Stabilitas Ekonomi yang KokohDalam jangka menengah, terutama melalui kebijakan Inflation TargettingFramework dan koordinasi kebijakan makro antara Pemerintah, Bank Indonesia danPemerintah Daerah, laju inflasi diarahkan untuk menurun secara bertahap denganbesaran sekitar 4 – 6 persen. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkatI-82
inflasi yang cukup rendah dan stabil tetapi tetap memperhatikan pertumbuhanekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya nilai tukar,yang dimungkinkan dengan perkiraan masuknya dana investasi luar negeri (capitalinflow), baik investasi di sektor keuangan (pasar modal) maupun di sektor riil, akibatmeningkatnya iklim usaha dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yangterjaga.Terkendalinya laju inflasi memberi dorongan bagi penurunan tingkat suku bungaperbankan, yang juga dipengaruhi oleh tingkat risiko dunia usaha. Meskipun tingkatsuku bunga perbankan domestik juga akan dipengaruhi oleh peningkatan suku bungautama internasional pada masa mendatang namun, dalam jangka menengah diharapkanakan terus menurun secara bertahap sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi disektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi.Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terusdipertahankan. Ketahanan fiskal harus terus diperkuat demi mendukung pencapaianstabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan negara, dengan dilanjutkannya berbagai upayauntuk peningkatan penerimaan pajak diharapkan penerimaan pajak meningkat rataratasebesar 16,8 persen tiap tahunnya selama periode 2010-2014. Di sisi belanjanegara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah rata-rata sebesar14,0 persen. Di samping itu, selama periode 2010-2014 anggaran belanja pegawaidiperkirakan meningkat, seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukanpemerintah.Terkait dengan upaya mengatasi ancaman krisis ekonomi, defisit APBN 2009masih cukup tinggi hingga mencapai 1,6 persen PDB seiring dengan pemberian stimulusfiskal. Namun dengan kebijakan yang terus berlanjut, seperti peningkatan pendapatandan optimalisasi belanja negara, serta pulihnya kondisi perekonomian, selama limatahun ke depan defisit APBN diperkirakan mampu turun menjadi sekitar 1,2 persenPDB.Sementara itu untuk pembiayaan defisit, strategi diarahkan dalam rangkapencapaian 3 sasaran utama yaitu: (a) penurunan rasio stok utang terhadap PDB; (b)penggunaan utang secara selektif; (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang.Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stokpinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut.Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan suratberharga negara, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta.Dengan demikian, rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkanmencapai sekitar 24 persen pada tahun 2014.Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaituperkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri.Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutamanegara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valutaI-83
- Page 2 and 3:
Buku IIImemuat rencana pembangunan
- Page 4 and 5:
harga pangan dan terjadinya krisis
- Page 6 and 7:
damai.Akuntabilitas di tingkat peme
- Page 8 and 9:
2004, 203142005, 74682005, 15975200
- Page 10 and 11:
PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
- Page 12 and 13:
GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
- Page 14 and 15:
daerah dalam pelayanan dan penyelen
- Page 16 and 17:
GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
- Page 18 and 19:
keras di antara pemerintah, dunia u
- Page 20 and 21:
erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
- Page 22 and 23:
BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
- Page 24 and 25:
keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- Page 26 and 27:
sebagai negara demokrasi yang besar
- Page 28 and 29:
BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
- Page 30 and 31:
kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
- Page 32 and 33: Sementara itu, munculnya kesadaran
- Page 34 and 35: dalam langkah dan peran strategis I
- Page 36 and 37: Percepatan pembangunan dan pertumbu
- Page 38 and 39: Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
- Page 40 and 41: Langkah-langkah yang disebutkan di
- Page 42 and 43: Perwujudan keadilan keikutsertaan d
- Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
- Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
- Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
- Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
- Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
- Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
- Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
- Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
- Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
- Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
- Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
- Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
- Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
- Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
- Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
- Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
- Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
- Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
- Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
- Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
- Page 86 and 87: maupun dalam meningkatkan pemenuhan
- Page 88 and 89: perekonomian domestik dan mampu men
- Page 90 and 91: sebagai sumber pendanaan jangka men
- Page 92 and 93: I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
- Page 94 and 95: Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
- Page 96 and 97: kegiatan khusus yang merupakan urus
- Page 98 and 99: Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Page 100 and 101: BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja