KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.DAK sebagai salah satu instrumen Dana Perimbangan terus mengalamiperkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi besaran alokasi,cakupan bidang DAK, maupun jumlah daerah yang memperoleh alokasi DAK. Beberapakendala dan permasalahan dalam pengelolaan DAK selama ini meliputi : 1) masihadanya kekurangtepatan pemahaman tentang konsep DAK baik di pusat maupun didaerah; 2) masih relatif kecilnya pagu nasional DAK dibandingkan dengan kebutuhan;3) batasan penggunaan DAK sesuai peraturan perundangan yang ada masihmenekankan pada kegiatan fisik, sehingga kurang dapat mengakomodasi kebutuhanterhadap perencanaan kegiatan secara utuh; 4) masih terbatasnya kapasitasperencanaan DAK yang berbasis kinerja, serta selaras dan terpadu dengan perencanaansektoral nasional; 5) masih rendahnya akurasi data teknis yang diperlukan untukperencanaan dan alokasi DAK; 6) formula alokasi DAK yang ada belum sepenuhnyadapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah; 7)masih kurang terintegrasinya DAK ke dalam siklus dan mekanisme perencanaanpembangunan nasional dan daerah; 8) belum tersedianya pedoman yang jelas tentangkoordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di tingkat pusat, provinsi, dankabupaten/kota; 9) masih kurangnya sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lainyang didanai APBD; 10) masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalampemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaianlaporan pelaksanaan DAK ke pusat; dan 11) masih relatif lemahnya pengawasan daerahterhadap pelaksanaan kegiatan DAK.Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, sasaran yang ingin dicapaidalam kurun waktu 2010-2014 adalah meningkatnya efektivitas DAK sebagai instrumenpendanaan dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk mendukungpencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014.Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014adalah sebagai berikut:1. Menyempurnakan desain konsep DAK dalam rangka memperjelas kedudukan,peran dan misi DAK sebagai salah satu instrumen pendanaan desentralisasi yangefektif untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dalampenyediaan pelayanan dasar publik dan memberikan insentif kepada daerahtertentu untuk meningkatkan upaya pencapaian sasaran prioritas nasional;2. Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK agar lebih optimal untukmendukung pencapaian prioritas nasional. Selain itu akan dilakukantransformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah,seperti antara lain: dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan danapengembangan infrastruktur perdesaan, ke DAK;I-96