KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

3. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasiskinerja (performance based budgeting), termasuk program yang bersifat lintas(cross cutting) sektor dan program yang bersifat kewilayahan yang menjadiprioritas nasional;4. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuankeuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai StandarPelayanan Minimal (SPM);5. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja, danpenyediaan data teknis yang akurat;6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dandaerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yangdidanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan DAK di daerah.;Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria alokasi yang ditetapkandalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, kriteria tersebut terdiri darikriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria tersebut disempurnakansejalan dengan revisi UU No. 33 Tahun 2004.Bidang DAK ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untukmendukung pencapaian prioritas nasional. Sehubungan dengan itu, dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang layak dipertimbangkan untuk didanai DAK meliputi antaralain: pelayanan dasar publik yang bersifat wajib seperti pendidikan dasar, kesehatandasar, keluarga berencana, ketahanan pangan; infrastruktur dasar; logistik nasional;lingkungan hidup; dan kewilayahan (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik).Dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah:1. Khusus tahun 2010, bidang DAK telah ditetapkan meliputi: a) Pendidikan, b)Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur AirMinum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautandan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l)Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan n) Sarana Perdagangan.2. Pada tahun-tahun selanjutnya bidang kegiatan yang didanai DAK akanditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaranbersangkutan.Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi KhususBerdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PeraturanI-97