KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuamenjadi undang-undang, Dana Otsus dialokasikan baik untuk Provinsi Papua maupunProvinsi Papua Barat beserta seluruh kabupaten/kota yang berada di daratan Papua,dengan ketentuan: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAUNasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahandana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah danDPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakandan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi,dan kabupaten/kota terkait.Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari paguDAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1persen dari pagu DAU nasional. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus,kebijakan yang ditempuh hingga saat ini antara lain dengan mensyaratkan adanyarekomendasi dari Menteri Dalam Negeri pada setiap tahap penyaluran, agarpemanfaatan Dana Otsus direncanakan dengan baik dan menghasilkan output bagipeningkatan pelayanan kepada masyarakat.Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengalokasian Dana Otsus berdasarkan UUNomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 terus dilanjutkan, dan arahkebijakannya adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsusselama ini;2. Melakukan transformasi secara bertahap Dana Otsus ke Dana Perimbangan;3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus Papua dan Papua Barat untukmendanai pendidikan dan kesehatan;4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baratdiberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaanpembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f UndangundangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus NAD untuk pembangunan danpemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangankemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan UndangundangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Untuk melaksanakan arah kebijakan dana perimbangan dan dana otonomiI-98
khusus tersebut diperlukan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undanganterutama terkait Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturanpelaksanaannya.I-99
Page 2 and 3:
Buku IIImemuat rencana pembangunan
Page 4 and 5:
harga pangan dan terjadinya krisis
Page 6 and 7:
damai.Akuntabilitas di tingkat peme
Page 8 and 9:
2004, 203142005, 74682005, 15975200
Page 10 and 11:
PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
Page 12 and 13:
GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
Page 14 and 15:
daerah dalam pelayanan dan penyelen
Page 16 and 17:
GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
Page 18 and 19:
keras di antara pemerintah, dunia u
Page 20 and 21:
erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
Page 22 and 23:
BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
Page 24 and 25:
keindahan dan kenyamanan kehidupan;
Page 26 and 27:
sebagai negara demokrasi yang besar
Page 28 and 29:
BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
Page 30 and 31:
kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
Page 32 and 33:
Sementara itu, munculnya kesadaran
Page 34 and 35:
dalam langkah dan peran strategis I
Page 36 and 37:
Percepatan pembangunan dan pertumbu
Page 38 and 39:
Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
Page 40 and 41:
Langkah-langkah yang disebutkan di
Page 42 and 43:
Perwujudan keadilan keikutsertaan d
Page 44 and 45:
hati, sehingga inflasi dapat dikend
Page 46 and 47:
Sasaran tersebut tercermin dari per
Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
Page 82 and 83: 2010 yang lebih baik; ketahanan eko
Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
Page 86 and 87: maupun dalam meningkatkan pemenuhan
Page 88 and 89: perekonomian domestik dan mampu men
Page 90 and 91: sebagai sumber pendanaan jangka men
Page 92 and 93: I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
Page 94 and 95: Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
Page 96 and 97: kegiatan khusus yang merupakan urus
Page 100 and 101: BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja
show all

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?