KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

konsultasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasionalserta PemanfaatannyaDalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasidiarahkan untuk menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaanpembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu,strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skemapendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan(ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3–6,8 persenpertahun dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 18 persen padatahun 2014 diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pembiayaan belanjapemerintah diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dapatberasal dari hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri. Sisakebutuhan investasi dapat dipenuhi oleh dunia usaha dan masyarakat yang berasal dariperbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luarnegeri, laba ditahan, dan lainnya. Peningkatan proporsi pendanaan investasi duniausaha diharapkan terutama terjadi pada komponen PMA dan PMDN sejalan denganpenciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan pasar modal sejalan perbaikanregulasi, dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dankinerja perusahaan.Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pemerintah terus melakukanpengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajakdengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk meningkatkanefektivitas belanja negara dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan KerangkaPengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium-Term ExpenditureFramework (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja(performance based budgeting), antara lain melalui restrukturisasi program dankegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur.2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaranPemerintah Pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra, RKP,Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan lainnya. Demikian pulaPemerintah Daerah untuk RPJMD, Rencana Kerja dan Anggaran PemerintahDaerah, dan lainnya.3. Menyusun alokasi belanja yang lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritaspendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatanI-87