KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

erdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Denganpembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimaldalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan salingmemperkuat.Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMNterdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruhpelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untukdapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1)pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelolapemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsimpengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagaikebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya prinsipprinsippengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuatupaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerjajangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harusditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikanpersoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadikomitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannyasecara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karenaitu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangankemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensikepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuahrangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas sertakegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yangsemakin kompleks.4.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan KewilayahanSalah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilanditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkandengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasukberkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalahsebagai berikut :1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali danSumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Balidan Sumatera.I-62
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdaganganantarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulandi tiap wilayah.4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dancepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dandaerah rawan bencana.5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusatdaerahdan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran,kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergipusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dandaerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampungaspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata didaerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampumemahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif,serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yangtersedia.Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik limatahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaranMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujudsinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu,antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkandapat lebih mendorong terciptanya proses partisipastif semua pelaku pembangunandan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaranpemerintahan dan pembangunan.Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasiperaturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sehinggamendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatandan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebutdilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasidan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasiumum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secaraI-63
Page 2 and 3:
Buku IIImemuat rencana pembangunan
Page 4 and 5:
harga pangan dan terjadinya krisis
Page 6 and 7:
damai.Akuntabilitas di tingkat peme
Page 8 and 9:
2004, 203142005, 74682005, 15975200
Page 10 and 11:
PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
Page 12 and 13: GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
Page 14 and 15: daerah dalam pelayanan dan penyelen
Page 16 and 17: GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
Page 18 and 19: keras di antara pemerintah, dunia u
Page 20 and 21: erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
Page 22 and 23: BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
Page 24 and 25: keindahan dan kenyamanan kehidupan;
Page 26 and 27: sebagai negara demokrasi yang besar
Page 28 and 29: BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
Page 30 and 31: kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
Page 32 and 33: Sementara itu, munculnya kesadaran
Page 34 and 35: dalam langkah dan peran strategis I
Page 36 and 37: Percepatan pembangunan dan pertumbu
Page 38 and 39: Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
Page 40 and 41: Langkah-langkah yang disebutkan di
Page 42 and 43: Perwujudan keadilan keikutsertaan d
Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
Page 82 and 83: 2010 yang lebih baik; ketahanan eko
Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
Page 86 and 87: maupun dalam meningkatkan pemenuhan
Page 88 and 89: perekonomian domestik dan mampu men
Page 90 and 91: sebagai sumber pendanaan jangka men
Page 92 and 93: I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
Page 94 and 95: Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
Page 96 and 97: kegiatan khusus yang merupakan urus
Page 98 and 99: Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Page 100 and 101: BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja
show all

KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?