KONSEP RANCANGAN AWAL - Bappeda

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuamenjadi undang-undang, Dana Otsus dialokasikan baik untuk Provinsi Papua maupunProvinsi Papua Barat beserta seluruh kabupaten/kota yang berada di daratan Papua,dengan ketentuan: (i) dana otonomi khusus yang besarnya 2 persen dari total DAUNasional akan dibagi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) tambahandana otonomi khusus untuk infrastruktur akan diberikan kepada Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat secara terpisah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah danDPR. Jika dalam perkembangannya terdapat daerah pemekaran baru maka kebijakandan alokasinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Pusat, provinsi,dan kabupaten/kota terkait.Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari paguDAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1persen dari pagu DAU nasional. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus,kebijakan yang ditempuh hingga saat ini antara lain dengan mensyaratkan adanyarekomendasi dari Menteri Dalam Negeri pada setiap tahap penyaluran, agarpemanfaatan Dana Otsus direncanakan dengan baik dan menghasilkan output bagipeningkatan pelayanan kepada masyarakat.Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pengalokasian Dana Otsus berdasarkan UUNomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 terus dilanjutkan, dan arahkebijakannya adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsusselama ini;2. Melakukan transformasi secara bertahap Dana Otsus ke Dana Perimbangan;3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus Papua dan Papua Barat untukmendanai pendidikan dan kesehatan;4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baratdiberikan dalam rangka otonomi khusus yang diutamakan untuk pendanaanpembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f UndangundangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus NAD untuk pembangunan danpemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangankemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan UndangundangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Untuk melaksanakan arah kebijakan dana perimbangan dan dana otonomiI-98