maupun dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, peranmereka dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga masih terbatas. Keterbatasanterjadi karena minimnya wawasan dan kemampuan mereka. Hambatan lain adalahkarena wanita belum mendapatkan tempat dan kesempatan yang setara dengan lakilaki.Bahkan banyak wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.Demikian pula, anak yang seharusnya menjadi generasi muda berkualitas agar dapatmenjadi pemutus rantai kemiskinan antar generasi belum mendapatkan perlindungandan kesempatan di masa mudanya sebagai fondasi untuk membangun masa depannya.Sehubungan dengan itu, perhatian khusus melalui kebijakan dan program yangberpihak kepada perempuan dan anak terus dilakukan, terutama pembinaan anak-anakterlantar yang tidak memiliki keluarga dan orang tua yang dapat membantu merekauntuk membangun masa depan demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Kebijakandan program untuk memberi perhatian pada perempuan dan anak dilakukan melaluikebijakan dan program dalam Prioritas Nasional lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.Ketiga, sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah perdesaan yangmemiliki keterbatasan infrastruktur, dan sebagian dari mereka berada di daerah-daerahyang terpencil dan terisolasi, termasuk daerah perbatasan yang sebagian besar jauh dariibu kota wilayah kabupaten dan kota lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastrukturperdesaan merupakan program penting yang akan dilakukan untuk memberikesempatan sama kepada masyarakat di daerah perdesaan, dan daerah terpencil danterisolasi. Berkaitan dengan itu, pembangunan daerah perbatasan memerlukanperhatian khusus, sehingga masyarakat di daerah perbatasan akan memilikikesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya untuk menikmati hasilpembangunan dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.Kebijakan dan program yang diarahkan untuk ini semua dilakukan melalui PrioritasPembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.Berbagai kebijakan dan program untuk mengikutsertakan seluruh lapisan danberbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah, akan didukungdengan penyempurnaan berbagai mekanisme keuangan antara pemerintah pusat danpemerintah daerah. Saat ini mekanisme keuangan ke daerah dilakukan melalui DAU,DAK, dan Dana Bagi Hasil. Mekanisme keuangan ini terus disempurnakan dandilengkapi dengan berbagai instrumen yang akan mendukung proses pembangunanyang sudah lebih terdesentralisasi ke daerah, serta meningkatkan kualiatas pendanaanpembangunan nasional.Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi prosesperumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangkukepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangunkonsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yangafirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupunkemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.Kebijakan yang afirmatif akan berhasil apabila didukung dengan koordinasi dan prosesI-86
konsultasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasionalserta PemanfaatannyaDalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasidiarahkan untuk menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaanpembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu,strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skemapendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan(ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3–6,8 persenpertahun dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 18 persen padatahun 2014 diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pembiayaan belanjapemerintah diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dapatberasal dari hibah, pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan dalam negeri. Sisakebutuhan investasi dapat dipenuhi oleh dunia usaha dan masyarakat yang berasal dariperbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luarnegeri, laba ditahan, dan lainnya. Peningkatan proporsi pendanaan investasi duniausaha diharapkan terutama terjadi pada komponen PMA dan PMDN sejalan denganpenciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan pasar modal sejalan perbaikanregulasi, dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dankinerja perusahaan.Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, pemerintah terus melakukanpengembangan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajakdengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk meningkatkanefektivitas belanja negara dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan KerangkaPengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium-Term ExpenditureFramework (MTEF) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja(performance based budgeting), antara lain melalui restrukturisasi program dankegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur.2. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan perencanaan dengan penganggaranPemerintah Pusat melalui penyempurnaan penyusunan RPJMN, Renstra, RKP,Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan lainnya. Demikian pulaPemerintah Daerah untuk RPJMD, Rencana Kerja dan Anggaran PemerintahDaerah, dan lainnya.3. Menyusun alokasi belanja yang lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritaspendanaan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melipatgandakan kegiatanI-87
- Page 2 and 3:
Buku IIImemuat rencana pembangunan
- Page 4 and 5:
harga pangan dan terjadinya krisis
- Page 6 and 7:
damai.Akuntabilitas di tingkat peme
- Page 8 and 9:
2004, 203142005, 74682005, 15975200
- Page 10 and 11:
PDB & PDB Non Migas (%, y-o-y)PDB P
- Page 12 and 13:
GAMBAR 5PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDU
- Page 14 and 15:
daerah dalam pelayanan dan penyelen
- Page 16 and 17:
GAMBAR 8PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIP
- Page 18 and 19:
keras di antara pemerintah, dunia u
- Page 20 and 21:
erkelanjutan. Pengelolaan lingkunga
- Page 22 and 23:
BAB IIIARAHAN RPJPN 2005-20253.1 Vi
- Page 24 and 25:
keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- Page 26 and 27:
sebagai negara demokrasi yang besar
- Page 28 and 29:
BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONA
- Page 30 and 31:
kepatuhan terhadap pranata hukum.Sa
- Page 32 and 33:
Sementara itu, munculnya kesadaran
- Page 34 and 35:
dalam langkah dan peran strategis I
- Page 36 and 37: Percepatan pembangunan dan pertumbu
- Page 38 and 39: Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif
- Page 40 and 41: Langkah-langkah yang disebutkan di
- Page 42 and 43: Perwujudan keadilan keikutsertaan d
- Page 44 and 45: hati, sehingga inflasi dapat dikend
- Page 46 and 47: Sasaran tersebut tercermin dari per
- Page 48 and 49: NO. PEMBANGUNAN SASARAN6. Infrastru
- Page 50 and 51: 3. Arah kebijakan umum untuk memper
- Page 52 and 53: Prioritas 2: PendidikanPeningkatan
- Page 54 and 55: Prioritas 4: Penanggulangan Kemiski
- Page 56 and 57: 3. Perhubungan: Pembangunan jaringa
- Page 58 and 59: 5. Hasil ikutan dan turunan minyak
- Page 60 and 61: 4. Kebijakan: Peningkatan perhatian
- Page 62 and 63: erdiri sendiri, tetapi saling terka
- Page 64 and 65: keseluruhan disebut dana perimbanga
- Page 66 and 67: sebagai pusat pelayanan primer yang
- Page 68 and 69: lingkungan hidup; (7) mendorong pus
- Page 70 and 71: antarwilayah maupun antarkawasan; (
- Page 72 and 73: keragaman hayati, habitat, potensi
- Page 74 and 75: III.Wilayah Pengembangan Kelautan J
- Page 76 and 77: 1. Mendorong percepatan pembangunan
- Page 78 and 79: persen. Dari sisi permintaan, pertu
- Page 80 and 81: sedangkan investasi lainnya (neto)
- Page 82 and 83: 2010 yang lebih baik; ketahanan eko
- Page 84 and 85: negara industri utama. Di dalam neg
- Page 88 and 89: perekonomian domestik dan mampu men
- Page 90 and 91: sebagai sumber pendanaan jangka men
- Page 92 and 93: I-92TABEL 3KERANGKA EKONOMI MAKRO20
- Page 94 and 95: Dana PerimbanganMenurut Undang-Unda
- Page 96 and 97: kegiatan khusus yang merupakan urus
- Page 98 and 99: Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Page 100 and 101: BAB VIPENUTUPRencana Pembangunan Ja