13.07.2015 Views

World Bank Document - psflibrary.org

World Bank Document - psflibrary.org

World Bank Document - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahTekad tersebut membuat Kades Jambewangi bersama 6 kades lainnya pada 7 Agustus2004, berangkat ke Jakarta. Laporan yang diusung oleh kelompok 7 adalah dugaan markup seragam linmas dan penyunatan dana perimbangan keuangan daerah di sektor migas.Di BPK tidak mendapat sambutan positif tetapi malah berdebat karena berdasarkan hasilaudit BPK tidak ditemukan penyimpangan dana. Akhirnya mereka ke Kejagung.Tujuan mereka ke Kejagung untuk menyampaikan data-data penting terkait adanya dugaanmark up pengadaan seragam linmas dan penilepan dana perimbangan sektor migas dalamAPBD 2003. Data yang dimiliki 7 kepala desa menyebutkan, sedikitnya Rp 4,7 miliar danaAPBD 2003 patut dicurigai mengalir ke sejumlah pejabat Pemkab Blitar.Hampir satu bulan, Kejari menindaklanjuti informasi soal dugaan mark up seragam limnasdan dana migas tersebut. Anehnya, dalam kasus ini Kejari tak menemukan adanya mark upataupun pengelembungan anggaran maupun penilepan dana migas.BOKS 1. Profil Kelompok 7 Kades“Kalau di sini (Blitar, pen.) tentunya kabupaten masih bisa menjangkau, propinsi pun masih bisa.Akhirnya kami memutuskan untuk membawa ke Jakarta.”Edi Mukhlison, Kades JambewangiKepala Desa Jambewangi yang mendapatkan informasi tentang kosongnya Kasdamengajak Kepala Desa Popoh untuk merundingkan hal ini. Merasa kalau hanya duasaja tidak kuat maka dia mengajak Kepala Desa yang lain dan akhirnya terkumpullahtujuh Kepala Desa yaitu Kades Jambewangi , Kades Popoh, dan Kades Ploso Ketiganyadari Kec. Selopuro. Kades Kemloko Kec. Nglegok, Kades Mbacan Kec Ponggok, KadesSlorok dan Kades Sumber Urip dari Kec. Ndoko. Setelah terbentuk kelompok, merekamelakukan investigasi mengumpulkan data-data untuk menjawab pertanyaan “Mengapakasda Kosong?”. Dugaannya ada korupsi.Akhirnya dengan alasan menghindari intervensi dari tersangka dalam pengungkapankasus Kelompok 7 Kades akhirnya bersepakat melapor ke Kejagung. Saat itu yang merekalaporkan baru dugaan mark-up baju Linmas dan penyunatan dana perimbangan Daerahsektor migas, yang mereka sudah dapatkan data-datanya.Kelompok 7 kades ini datang kedua kalinya ke Jakarta, dua bulan sesudah laporanmereka ke Kejagung. Kali ini tujuan mereka adalah kediaman Presiden Susilo BambangYudhoyono di Cikeas, Bogor. Mereka berhasil menemui SBY yang pada waktu itu belumdilantik sebagai Presiden RI yang baru. Mereka meminta agar SBY mau membantupenyelesaian kasus di Blitar. Waktu itu, SBY berjanji akan membantu masyarakat Blitaruntuk menyelesaikan kasus ini.92Lampiran

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!