World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahpenegak hukum agar proses penyelesaian berjalan dengan cepat, transparan, tidak tebangpilih dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.A. Transparansi Proses HukumDalam kasus yang diteliti muncul beberapa inisiatif maju untuk memberi akses yang lebihbesar bagi masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya persidangan seperti yangterjadi di Blitar, Madiun dan Donggala. Sebaliknya, akses publik terhadap proses hukumdi tahap yang paling menentukan, yakni di kejaksaan, justru sangat terbatas. Peluangaktor pendorong untuk memantau progres dan hasil pemeriksaan hanya mengandalkaninformasi terbatas dari Jaksa Penutut Umum ( JPU) secara personal. Informasi menyangkutstatus penyelesaian kasus baru didapat beberapa hari atau satu minggu setelah aksi aktorpendorong. Atau, progres baru terjadi setelah adanya aksi.Di sisi lain, terdapat banyak ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki oleh aktor pendorongsehingga rentan terhadap upaya negosiasi dan suap oleh tersangka seperti dalam kesempatanpemeriksaan tersangka, penyusunan dakwaan dan berkas tuntutan. Tidak ada yang bisadiperbuat oleh aktor pendorong dalam kasus dimana dakwaan JPU dianggap lemahsehingga akhirnya ditolak oleh majelis hakim sebagaimana yang terjadi dalam kasus NTBdan Kapuas Hulu. Bisa dibilang bahwa sejauh menyangkut isi berkas pemeriksaan, dakwaandan tuntutan, aktor pendorong hanya menerima ‘barang jadi’. Padahal, vonis akhir tidakmungkin bergeser dari dakwaan yang dibuat oleh Kejaksaan. Melihat pentingnya dakwaandan tuntutan kejaksaan, penting untuk memperhatikan inisiatif untuk menyelenggarakan‘eksaminasi publik’ terhadap kedua berkas keluaran kejaksaan tersebut.Boks 9. Pengakuan Pengacara Terdakwa. 24“Inilah masalahnya sekarang, manakala jaksa sendiri berperilaku korup kayak begitu maka kasusbisa dibuat ‘tidur’ untuk sementara waktu. Waktu itu kasi Intelnya dapat juga. Dia minta kepadaklien saya lebih 20 juta pada saat penyelidikan dengan janji bahwa kasusnya akan di-pending. Tapiketika mereka pergi (dimutasi), mana tanggungjawab mereka? Saya buru dia tapi dia cuma sempattransfer ke rekening saya tidak seberapa. Kalau tidak salah 2 juta ... yang rakus itu dia --sampai HPdia minta dari klien saya.”“...tapi Kepala Kejaksaan sudah meninggal dan dia sudah kembalikan semua uang itu kepada sayasejumlah 10 juta. Itu pun karena saya lihat dia sudah agak sakit dan saya bilang berapapun yangsudah dia ambil saya ikhlaskan yang penting bapak bantu klien saya.”“Sampailah di persidangan, di sana ketemu sama A (salah seorang hakim). Sejak itu saya berkesimpulanbahwa --kalau mengobati orang yang digigit ular beracun maka harus diobati dengan bisa ularjuga--, artinya menangani kasus korupsi itu harus dengan korupsi pula”.24Nama orang dan kasus tidak disebutkan untuk kepentingan yang bersangkutanPenegakan Hukum 59