World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahMilyar dan dana cadangan Rp 3,65 Milyar. Bahkan hampir aktor juga menemukan hampirdi setiap bidang dan sektor ditemukan pos-pos yang tidak ada pertanggungjawabannyadalam LPJ, sementara ada anggarannya di dalam APBD 2002, hal ini didukung denganadanya mata anggaran yang tidak dijelaskan penggunaanya dalam LPJ Bupati tahun 2002.Disini aktor melihat jelas indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh bupati.Dakwaan JPU atas para terdakwa ini sempat membuat aktor melemah, karena bidikanutama aktor yang mengarah ke bupati ternyata meleset. Situasi ini semakin memburuk,ketika kebijakan koalisi untuk mengajukan penangguhan penahanan atas para terdakwadengan iming-iming akan mendapat bocoran data tentang keterlibatan kasus korupsi bupatidari sekda dilakukan. Inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra serta perpecahandalam tubuh aktor, dan membuat beberapa anggota koalisi jalan sendiri-sendiri.Mengapa bupati? Dalam pandangan aktor selain sebagai orang pertama yang palingbertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterlibatan bupati sebenarnyasangat jelas dalam kasus ini. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya kesepakatan resmimelalui rapat akhir tahun di Aula Bappeda Mentawai yang dipimpin oleh bupati, agar sisadana APBD 2002 (UUDP) tidak disetorkan ke kas daerah, tapi dipinjamkan kepada dinasdinas,bupati, wakil bupati maupun pihak lainnya.Tidak hanya itu, bukti bahwa keterlibatan bupati sangatlah besar dalam kasus ini juga tampakdalam kesaksian, dimana bupati dapat dengan mudah ”meminta uang” secara lisan tanpaprosedur secara langsung baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi. Belum lagibanyak juga permintaan pengeluaran bupati yang tidak ada anggarannya, sehingga dibuatkuitansi fiktif. Selain bupati, keterlibatan wakil bupati juga sebenarnya tampak jelas dalamkesaksian, dimana hanya dengan memo kecil dan langsung mendatangi BendaharawanRutin, Wakil Bupati dapat meminta dana untuk keperluannya dengan besaran berjutajuta.Ini menunjukkan bagaimana sebuah prosedur pengeluaran keuangan daerah yang notabenemerupakan uang rakyat, bisa dengan mudah disalahgunakan oleh para pejabat di daerah.Dan bahwa, kasus ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang sudah ditetapkan kejaksaan,tapi lebih jauh dari itu juga menyentuh pejabat lain, yang notabene jauh lebih berkuasayaitu Bupati dan Wakilnya.Diskriminasi Hukum yang Jadi Bumerang”...dan terus terang, ini membuat saya apriori terhadap hukum.jadi saya tidak terlalu banggadengan adanya negara hukum yang bisa dilakukan adalah fungsi-fungsi pengawasan, evaluasi danminimalisasi.Ketua DPRD Kab. Kepulauan Mentawai152Lampiran