World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahBAGIAN III. KRONOLOGI KASUSDewan Abaikan PP 110 dalam penyusunan APBDSejak Tahun Anggaran 2001-2002 hingga Tahun Anggran 2003-2004 terjadi perubahanjumlah mata anggaran pada pola anggaran untuk DPRD. Perubahan itu sesuai kesepakatanseluruh anggota DPRD untuk tidak mengikuti penentuan mata anggaran dalam PP 110Tahun 2000 karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999tentang pemerintahan Daerah, sebelum akhirnya PP itu dicabut oleh MA pada September2003. Perubahan mata anggaran tersebut juga mendapatkan persetujuan dari eksekutifdalam rapat yang dihadiri oleh Panitia Anggaran (Panggar) eksekutif dan legislatif.Pada Tahun 2003, menjelang pemilu legislatif terjadi kembali kesepakatan antara legislatifdan eksekutif yang membebani APBD kab. Madiun yaitu pencairan dana PILKADAsebesar 1,2 Milyar dari 400 juta yang telah dianggarkan sebelumnya. Penyimpanganpenyimpanganini terjadi sampai masa bakti anggota DPRD periode 1999-2004 ini habisdan tak satupun pihak yang mempermasalahkannyaKeadaan ini diperparah karena dalam pertanggungjawabannya para anggota DPRD itutidak memenuhi standar akuntansi pemerintah daerah yang berlaku sesuai dengan PP 105Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. AnggotaDPRD kab. Madiun tidak memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diakibatkandari anggaran yang mereka pergunakan, tetapi hanya memberikan bukti berupa tandatangan saja.. Perilaku Anggota DPRD yang melawan hukum tersebut, tidak ditentang oleheksekutif sebagai Pemegang Surat Kekuasaan Otoritas (SKO). Mereka selalu mencairkananggaran yang diminta oleh legislatif tersebut. Bahkan, eksekutif justru membuat kebijakanyang mendukung legislatif, dengan cara memasukkan Pos Anggaran DPRD yang seharusnyabeban sementara dan harus disertai SPJ, tetapi dimasukkan menjadi Beban Tetap, sehinggatidak ada kewajiban bagi Anggota DPRD untuk menunjukkan SPJ.Dibuka oleh MCW, Dilegitimasi oleh BPKP”Kasus ini saya laporkan ke-dua institusi sekaligus, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini untukmenguji lembaga hukum mana yang lebih serius ...”Pelapor (MCW)Pada bulan awal bulan September 2005 MCW kembali mengadakan review terhadapAPBD kab. Madiun. Kali ini yang direview adalah APBD sejak Tahun 1999-2004.Sebelumnya pada 24-26 Agustus 2004, MCW mengikuti penandatanganan MoU antaraGeRAK Indonesia dan KPK yang mengamanatkan untuk mengusut tuntas kasus korupsiAPBD di DPRD seluruh Indonesia. Kepulangan mereka dari acara itulah yang memompasemangat mereka untuk mengungkap penyimpangan dalam korupsi APBD kab. Madiun.Lampiran 161