World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahKeterbatasan LSM Kabupaten dalam melakukan kajian diatasi dengan dukungan dariLSM di tingkat propinsi. Contoh kasus korupsi Pemkab Mentawai, LSM – AliansiMasyarakat Mentawai (AMM) merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan LBHUmanta yang berkedudukan di Padang dalam melakukan kajian hukum terhadap laporanpertanggungjawaban kepala daerah dan APBD.Laporan Masyarakat. Sumber laporan dugaan korupsi Panitia Pengadaan Tanah di Lotengdatang dari masyarakat yang menjadi korban manipulasi harga beli tanah. Begitu puladalam kasus korupsi miliaran Pemkab Blitar, laporan datang dari warga masyarakat yanglangsung mengalami kerugian akibat kesalahan pengelolaan kas daerah; guru honorer yangtidak digaji, kontraktor pembangunan yang mogok karena tidak dibayar dan kepala desayang resah karena sarana dan prasarana desa tak kunjung diperbaiki. Faktor penting dalamhal ini adalah adanya wadah atau sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan keresahan dankecurigaan mereka. Jika tidak tersedia, laporan warga tersebut hanya terbatas pada rumoryang simpang siur tanpa arah penyelesaian masalah.Barisan ‘Sakit Hati’. Desentralisasi telah membuka ruang kompetisi yang lebih terbuka bagiaktor-aktor politik di tingkat lokal. Bila sebelumnya tawar menawar kekuasaan diputuskan ditingkat yang lebih tinggi (propinsi atau pusat), saat ini posisi tawar politik mulai ditentukanoleh dukungan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Biasanya, momentum pemilihanlegislatif atau eksekutif menyisakan kelompok yang merasa dikalahkan. Mereka adalahsumber informasi yang paling bersemangat (walau belum tentu valid) untuk menyebarkan‘dosa-dosa politik’ pihak lawan, salah satunya adalah praktek korupsi. Seperti ditunjukandalam kasus kabupaten Pontianak dan Blitar, aktor pendorong sangat diuntungkan denganadanya suplai informasi dan bukti-bukti korupsi dari sekelompok kontraktor yang merasadiperlakukan tidak adil dalam proses tender atau jajaran birokrasi yang resah karena takkunjung dipromosi.Jelas sekali bahwa barisan ‘sakit hati’ memiliki kepentingan tunggal: menjatuhkan pihaklawan. Situasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aktor pendorong yang kelakmenindaklanjuti upaya pengungkapan kasus misalnya seperti yang terjadi dalam kasus Toli-Toli di mana aktor pendorong dengan terus terang mengaku memakai strategi ‘adu domba’untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dugaan korupsi. Begitu pun, diperlukansikap hati-hati dalam berinteraksi dengan kelompok ini untuk menghindari terjadinyakekaburan misi aktor pendorong dari misi memerangi korupsi menjadi keterlibatandalam perseteruan politik. Seperti terlihat dalam kasus NTB dan kab. Pontianak, motifpolitik justru lebih mengemuka dibanding konsistensi dalam pemberantasan korupsi yangberakibat pada lemahnya konsolidasi sesama aktor pendorong.Lokal Bergerak 29