World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahperbaikan upaya penegakan hukum di tingkat lokal seperti: Pertama, terlihat adanyakecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif atas berbagai laporandugaan korupsi yang dibawa oleh aktor pendorong. Selain itu, terlihat cukup jelas adanyakesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat denganaktor pendorong. Perubahan positif ini cukup masuk akal mengingat penguatan agendapemberantasan korupsi pemerintah pusat mengharuskan instansi penegak hukum di daerahuntuk berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang lebih baik, salah satunya adalah dengansemakin membuka diri bagi setiap sumber dukungan yang bisa membantu mereka untukmenangani kasus korupsi yakni aktor pendorong.Kedua, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapatsekelompok aktor pendorong yang kuat maka akan ditemui proses hukum yang cenderungberjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat. Tekanan berbagai aksi aktorpendorong yang dilanjutkan dengan pemberitaan media massa yang berkelanjutan rasanyatelah berhasil menekan proses hukum sampai pada titik dimana alasan ‘persumption ofinnocent’ dan ‘menghormati proses hukum’ tidak lagi berhasil dipakai sebagai alasan untukberkilah dari keharusan memberi progres kasus kepada publik.Rekomendasi:• Perlu peningkatan pengetahuan hukum dan investigasi bagi aktor pendorong ditingkat lokal• Perlu dukungan bagi aktor pendorong di tingkat lokal untuk membangun jaringankerjasama di tingkat propinsi atau nasional.• Dalam penanganan kasus, diperlukan dukungan bagi aktor pendorong untukmelakukan pemantauan dan tekanan terhadap proses hukum dan politik di tingkatnasional. Misalnya, penting untuk mengevaluasi tidak saja mengenai bagaimanaproses hukum berjalan melainkan termasuk mengenai mengapa proses hukumtidak berjalan di sebagian kasus atau bagi sebagian pelaku dalam kasus yang sama.Peran ini bisa dilakukan oleh lembaga di tingkat nasional seperti KPK, LSM antikorupsiatau lembaga ombudsman.Begitupun, masih terdapat tantangan bagi aktor pendorong dimana, meskipun lebihresponsif, terbuka dan bekerja relatif cepat, instansi penegak hukum di tingkat lokal masihsulit menghilangkan beberapa kelemahan menahun: kekurangan sarana dan prasarana,diskriminasi dalam proses hukum dan rentan terhadap suap serta tekanan politik. Lebihjauh, kemampuan aktor pendorong untuk melancarkan tekanan terhadap proses hukumhanya bisa terjadi selama proses berlangsung di tingkat lokal. Selepas tahap di Kejaksaandan Pengadilan Negeri, aktor pendorong hanya bisa berharap pada jaringan kerja yang68Kesimpulan & Rekomendasi
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahmereka miliki di tingkat propinsi atau pusat. Situasi ini berdampak pada keluaran proseshukum yang dinilai belum adil: sanksi yang lemah dan eksekusi yang sangat sulit untukdijalankan. Dengan kata lain, aktor pendorong berhasil membuat proses hukum berjalanlebih responsif, terbuka dan relatif cepat namun belum tentu adil.Rekomendasi:• Lembaga penegak hukum sebaiknya memberdayakan berbagai peraturan danpasal-pasal lain untuk terus melanjutkan proses hukum atas laporan dugaankorupsi yang terjadi di tingkat lokal.• Penting untuk merumuskan indikator yang membatasi lamanya proses hukum• Pemberlakuan keharusan adanya ‘gelar perkara’ di kejaksaan dan ‘eksaminasi’terhadap keputusan pengadilanDukungan dari Tingkat Nasional. Jejak-jejak keberhasilan aktor pendorong dalammenangani kasus dugaan korupsi di tingkat lokal masih menyisakan satu soal pentingyakni faktor dukungan di tingkat nasional. Jika mencermati anatomi korupsi yang adadi daerah akan terlihat bahwa sumber-sumber korupsi tidak melulu berasal dari parapemangku kepentingan di tingkat lokal melainkan melibatkan para pelaku di tingkat pusatyang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Fakta lain yang perludipertimbangkan adalah bahwa proses penegakan hukum masih sangat tersentralisasidi tingkat pusat. Betapa cemerlangnya pun Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di daerahmenuntaskan sebuah kasus, hasil akhir lebih sering ditentukan oleh proses hukum di tingkatyang lebih tinggi, di mana jangkauan kontrol aktor pendorong sangat tidak seimbang, jikadibandingkan jaringan politik dan ekonomi para tersangka korupsi.Boks 11. Corruptor’s Fight Back.Beberapa peristiwa nasional berikut sering disebut para pengamat anti-korupsi sebagai‘serangan balik koruptor’: Uji Materil terhadap PP 110/2000, Hasil Kerja Panja PenegakanHukum dan Pemerintahan Daerah – DPR RI dan keluarnya PP 37/2006Uji Materil terhadap PP 110/2000.“T: Mengapa panitia anggaran DPRD yang lain belum diproses...?”“J: Itulah yang saya bingung. Dengan dasar apa saya tuntut? Selama ini dasar penuntutan kitaadalah penyalahgunaan PP 110/2000. Tapi bulan Juli lalu keluar edaran Kejaksaan Agung bahwauntuk perkara korupsi yang melanggar PP 110/2000 itu tidak perlu dilanjutkan. Makanya sayabingung...”Jaksa Penuntut Umum di DonggalaKesimpulan & Rekomendasi 69
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 39 and 40: Bagian IIILokal Bergerak
Page 61: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?