World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahdi daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Momenini dimanfaatkan oleh aktor-aktor lokal untuk mendorong pengungkapan kasus korupsi,termasuk MCW yang sejak September telah melaksanakan review APBD kab. Madiun.Kinerja aparat hukum yang cepat pada kasus Madiun ini juga diduga kuat juga merupakanefek dari gebrakan 100 hari SBY, karena ada keinginan untuk menunjukkan kinerja terbaikpada penguasa yang baru. Pada kasus korupsi DPRD Madiun, Kejari Madiun & PolwilMadiun secara bersama-sama menangani kasus tersebut. Tim intel kejaksaan memanggileksekutif untuk dimintai keterangan, hal yang sama juga dilakukan oleh Polwil Madiun,sehingga dalam kasus dugaan Korupsi APBD kab. Madiun, aparat hukum terkesanberebut untuk mendapatkan point. Seperti dilansir oleh Radar Madiun “Aparat hukumberebut mempersembahkan kue, dalam program 100 hari SBY”. Namun Polwil Madiunbergerak cepat, dan menaikkan status kasus dugaan korupsi APBD kab. Madiun, daripenyelidikan ke penyidikan. Sehingga, Kejari Madiun, yang statusnya masih penyelidikanakhirnya colling down, menunggu hasil penyidikan dari Polwil Madiun.Hantu yang Bernama “Tebang Pilih”“Mereka juga ikut menikmati dan bermufakat untuk menikmati anggaran. Berarti sama saja,bahkan saya pun menginginkan tidak saja Ketua DPRD tetapi juga 44 orang yang lain itu juga,mereka khan juga ikut merasakan.”Anggota DPRD Periode 2004-2009Aparat Hukum diskriminatif, tebang pilih. Begitulah salah isu yang diusung dalam beberapaaksi baik oleh GeRAK Madiun sebagai aktor pendorong kasus ini maupun oleh massapendukung terdakwa. Mengapa hanya unsur Pimpinan DPRD saja yang diadili, padahalanggota DPRD yang lainnya juga ikut menerima uang itu.Apakah para anggota DPRD lainnya yang tetap menerima uang itu, menikmatinya untukkepentingan pribadi dan tidak mengembalikannya bukan termasuk “perbuatan yangdapat merugikan keuangan negara” menurut UU Korupsi? Para pendemo, khususnya daripendukung terdakwa, juga meminta bupati diseret dalam kasus ini, karena ia ikut menyetujuipengeluaran anggaran bagi anggota DPRD yang telah menyalahi ketentuan tersebut.Sampai sekarang kedua pihak itu tetap “aman” di tempat mereka dan tidak tersentuh.Benarkah tidak cukup bukti untuk menyeret mereka?Bahkan, ketiga mantan wakil DPRD hanya diganjar 1 tahun penjara dan membayarkerugian negara 7,..juta dan 5,7 juta. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa hanyaitu uang yang dikorupsi sedangkan sisanya hanya kesalahan administrasi. Bandingkandengan audit BPKP bahwa kerugian yang diderita negara sebesar 14,5 M. “Masalahnyaorang mencuri HP tipe 3310 saja kurungan 4 bulan, dan sekarang para mantan wakil DPRDLampiran 171