World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahtukang ojek,sopir dan seluruh elemen masayarakat tidak punya aktivitas lain selain inginmenyaksikan secara langsung proses persidangan.Efek dari sidang terbuka ini paling tidak bisa menjadi sanksi sosial bagi para terdakwa.Tidak sedikit dari terdakwa yang menghentikan berbagai aktifitas sosial yang umum merekalakukan seperti kondangan, pengajian dan lain sebagainya, karena suasana persidangandigambarkan layaknya pengadilan rakyat.BAGIAN V: KESIMPULANStrategi membongkar memang tidak mudah jika dilakukan sendiri-sendiri. Membangunkoalisi dan berbagi peran merupakan saran yang cukup baik dalam upaya mendorongsebuah kasus korupsi.Dalam penanganan kasus korupsi DPRD Tolitoli, aktor pendorong seolah kehabisan energi.Mereka sangat intens mendorong kasus diawal, namun belakangan terlihat hampir tidakada dorongan, terutama ketika kasus masuk di proses banding dan kasasi. Faktor geografisyang jauh juga menjadi alasan mengapa kemudian aktor pendorong lokal seolah terhenti.Beruntung, mereka masih punya kekuatan koalisi di tingkat propinsi, walau belakangankoalisi di tingkat propinsi inipun kemudian seolah ”mati suri”.Namun, strategi aktor pendorong yang berhasil memanfaatkan situasi konflik yangterjadi antara eksekutif dan legislatif pada waktu itu menjadi satu kekuatan yang berhasilmendorong pengungkapan kasus ini hingga ke proses hukum.Diproses hukum, perbedaan yang sangat jauh antara tuntutan jaksa dengan vonis PengadilanNegeri Tolitoli telah menimbulkan dugaan terjadinya praktek-praktek negosiasi antar pihakdalam hal ini Pengadilan Negeri dengan pihak terdakwa.140Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahKEADILAN YANG SULIT DIRAIH(Studi Kasus Korupsi APBD 2002 Kabupaten Kepulauan Mentawai)Peneliti: Said Amin"Di negeri ini yang ada hanya ‘tempat’ Pengadilan, sedangkan Keadilan itu sendiri masih penuhtanda tanya ...."Salah satu anggota koalisiBAGIAN I: RINGKASANSejak pertengahan tahun 2002, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalamAMM (Aliansi Masyarakat Mentawai) mulai gelisah melihat tidak adanya kemajuanatau perbaikan sarana prasarana fisik dan masih sangat rendahnya tingkat pendidikan diKabupaten Kepulauan Mentawai.Kegelisahan kian menguat ketika beberapa kali melakukan diskusi dan bedah/kajianAPBD Tahun Anggaran (TA) 2001-2002,ditemukan indikasi penyalahgunaanpenggunaan anggaran senilai Rp 25 Milyar. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakankabupaten yang berdiri tahun 1999( produk UU Otonomi Daerah No 22 tahun 1999)setelah memisahkan diri dari kabupaten induknya - Padang Pariaman ini.Tidak mau penyelewengan tersebut terus berlangsung, tepat 2 (dua) hari setelah pelantikanKejari Tuapajet-Mentawai tanggal 21 April 2003, indikasi dugaan korupsi ini dilaporkanke Kejati Sumatera Barat. Momen ini sengaja diambil AMM agar kasus tersebut menjadiprioritas dan perhatian kajari yang baru pertama ada di Tua Pejat, Mentawai ini. Bahkanpada saat pelantikan Kajari, AMM sempat melakukan aksi demonstrasi mendesak agarKejati segera menuntut tuntas dugaan kasus tersebut.Temuan AMM ini ternyata cukup menjadi perhatian Kejati. Terbukti, kurang dari3 (tiga) bulan sudah keluar hasil penyidikan tim kejaksaan, dimana telah ditemukandugaan penyelewengan atas dana yang berasal dari sisa APBD 2002 atau dikenal denganUang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) senilai Rp 7,6 Milyar. Dugaan korupsikemudian mengarah kepada 4 orang tersangka, yaitu Sekretaris Daerah (Terdakwa I),Kepala Bagian Keuangan (Terdakwa II), Bendahara Rutin (Terdakwa III), dan MantanBendahara (Terdakwa IV). Ini membuat aktor pendorong kecewa, karena Bupati yangmenjadi bidikan utama mereka untuk bertanggungjawab atas kasus ini kemudianhanya dijadikan saksi. Hal ini sempat membuat gerakan koalisi aktor melemah, bahkanbelakangan bubar dengan sendirinya, tanpa ada pengawalan yang berarti atas kasus inilebih lanjut.Lampiran 141
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 155: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?