World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahgrass root, mereka menggalang dukungan dari masyarakat desa dengan memanfaatkanhubungan mereka dengan AKPD (Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan FKMD(Forum Komunikasi Badan Perwakilan Desa). Melalui badan-badan ini MCW sejak awalsudah mengadakan berbagai seminar dan diskusi untuk penyadaran masyarakat tentangkorupsi. Warga desa inilah yang menjadi massa terbesar MCW, ditambah lagi dengandukungan para pelajar, pemuda karang taruna dan anak jalanan. Selanjutnya, setiap kalimelakukan aksi jalanan semua komponen tersebut memakai nama “GeRAK Madiun”dengan tetap membawa atribut mereka masing-masing sebagai <strong>org</strong>anisasi atau perwakilankelompok tertentu.Pemberitaan media juga cukup intens dalam memberitakan kasus ini, terutama dari mediacetak lokal baik di kab. Madiun dan Jawa Timur, misalnya Radar Madiun, Surya danMemorandum. Pemberitaan intens mencakup seluruh tahapan proses pengadilan maupunberbagai aksi dan opini baik dari kelompok aktor pendorong maupun kelompok pendukungterdakwa. Intensnya pemberitaan oleh koran lokal ini diyakini pula ikut meningkatkanperhatian masyarakat akan kasus ini. Banyak masyarakat yang datang untuk melihatproses sidang, hingga akhirnya MCW meminta kepada PN agar diperbolehkan memasangpengeras suara untuk pengunjung di luar ruang sidang. Permohonan ini dikabulkan, MCWmemakai pengeras yang mereka bawa sendiri untuk menyiarkan sidang pada pengunjungyang ada di halaman PN. Akhirnya, setelah beberapa kali sidang pihak PN sendiri yangmemasangnya.Meja Hijau Tahap KeduaSidang terhadap tiga mantan wakil DPRD ini awalnya kurang mendapat perhatian massa,karena konsentrasi mereka telah terserap untuk sidang terhadap terdakwa mantan ketuaDPRD. Seiring dengan proses upaya hukum banding dan kasasi terhadap kasus terdakwamantan Ketua DPRD, proses hukum Wakil Ketua DPRD yang berlangsung sejak Januari2006 terus bergulir. Setelah vonis terhadap Ketua DPRD dijatuhkan, perhatian massamenjadi lebih terfokus dalam kasus ini. Bahkan, media yang biasanya jarang sekali memuatpemberitaan tentang kasus ini, kembali mengeksposnya. Menjelang pembacaan putusanterhadap terdakwa 3 mantan wakil DPRD, GeRAK kembali melakukan aksi yang menuntutpenuntasan kasus itu. Hal ini menyebabkan pembacaan vonis sempat tertunda sampai tigakali persidangan.Pada tanggal 15 Juni, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi TNI/Polri divonis 1 tahun penjaradan denda 50 juta dan mengembalikan kerugian negara 5,7 juta. Lima hari kemudian, padatanggal 20 Juni 2006, 2 Wakil Ketua DPRD yang lain, divonis oleh PN Kab. Madiun 1tahun penjara dan denda 50 juta, serta mengembalikan kerugian Negara sebesar 7,18 juta.Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa untuk masing 4 tahun penjara dan denda 200juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar masing-masing 265 juta dan 70 juta.Atas putusan ini JPU kemudian mengajukan banding. Sampai November 2006, baru satu166Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahterdakwa dari unsur TNI/POLRI yang menguatkan putusan PN.BAGIAN IV: ANALISAMengapa korupsi bisa terjadi hingga bertahun-tahun dan masa bakti anggota DPR berakhir?Apakah masyarakat tidak tahu bila telah terjadi penyimpangan? Bagaimana kasus ini dapatsukses diungkap oleh MCW? Dan mengapa pula aparat hukum bekerja dengan cepat?BOX 2. TRANSPARANSI SETENGAH HATI“Ya… kita menggunakan itu (PP 110/2000) untuk referensi saja artinya untuk menentukannominalnya bukan untuk menentukan jenis anggaran. Kalau kita tidak gunakan PP itu (untuknominal) maka dewan akan seenaknya sendiri.” Ketua DPRD madiun 1999-2004.TerdakwaSejak didirikan pada tahun 1999, MCW rajin mengikuti sidang paripurna DPRDbersama-sama media massa yang meliputnya. Mereka mengadakan kajian terhadap setiapAPBD yang disahkan oleh DPRD kab. Madiun. Dari kajian tersebut MCW menemukanbahwa APBD yang telah disahkan tersebut melanggar PP 110/2000. Temuan tersebutdisampaikan kepada Ketua DPRD saat itu. Namun, jawaban yang didapat bahwa DPRDkab. Madiun memang sengaja tidak mengikuti PP110/2000 karena bertentangan denganUU No.22 tahun 1999. PP 110/2000 hanya dijadikan konsideran saja dalam penyusunanAPBD. Sampai akhirnya ketika masa kerja DPRD 1999-2004, MCW mengadakanreview budget dari 1999-2004 dan menemukan indikasi korupsi 3,9 M mantan KetuaDPRD yang terpilih kembali masih membantah adanya korupsi itu.Bahkan ketikaindikasi korupsi itu disampaikan pada mantan Ketua DPRD yang terpilih lagi sebagaiKetua komisi A DPRD Madiun ia tetap mengelak. Bahkan ia sempat menanggapi waktuitu, "Selama ini perda APBD belum pernah dibatalkan, dan kita menggunakan PP 110 sebagaiacuan utama dalam menetapkan Pos Anggaran DPRD, sehingga kalau kamu berkeyakinanbahwa itu korupsi, silahkan dibuktikan melalui jalur hukum".Dalam kasus ini transparansi telah dilakukan oleh DPRD Madiun. Masyarakat dapatmengikuti sidang-sidang penyusunan APBD. Ketika masyarakat menemukan adanyapenyimpangan, mereka melakukan protes. Namun, nyatanya protes itu tidak diindahkanoleh DPRD. Para anggota DPRD dalam hal ini memanfaatkan ketidak konsistenan antaradua peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu PP110/2000 dan UU No.22/1999sebagai senjata untuk menjawab protes dari MCW saat itu. Mekanisme transparansi yangdilakukan tidak dibarengi dengan keterbukaan terhadap kritik, terutama dalam kasus inikritik itu dikaitkan dengan penghasilan DPRD yang berbau korupsi.Lampiran 167
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 181: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
show all

World Bank Document - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?