World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahProses hukum yang tergolong cepat adalah prestasi luar biasa bagi kinerja aparat penegakhukum. Terhitung sejak penyelidikan yang dimulai pada 16 Agustus 2004 sampai vonisterhadap terdakwa Bupati pada 31 Oktober 2005 hanya memakan waktu satu tahun duabulan lima belas hari atau empat belas koma lima bulan. Karena itulah banyak pihak yangmengacungkan jempol untuk Kejaksaan dan PN Blitar.Setidaknya tanggal 21 April 2005 itu pula, PN Blitar menetapkan majelis hakim (MH)yang akan menyidangkan kasus ini. Mereka terdiri atas 2 majelis hakim, MH 1 diketuaiKetua PN Blitar Nyoman yang menyidangkan terdakwa Bupati Blitar, Kabag Keuangan,danKasubag Keuangan. Sedangkan Majelis Hakim 2 diketuai Wakil Ketua PN Heri Sukemiyang bertugas menyidangkan tersangka Kepala Kasda dan Mantan Kepala Kasda. Sidangdimulai tanggal 2 Mei 2005 dan berlangsung sampai 31 Oktober 2005 dengan jatuhnyavonis kepada terdakwa Bupati Blitar.Setelah melewati tahapan persidangan yang cukup melelahkan, PN memutuskan vonisyang beragam untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan perannya dalam korupsi.Terdakwa Kasubag Keuangan divonis penjara 5 tahun dan denda 50 juta dan subsider 6bulan kurungan. Untuk terdakwa Kabag Keuangan, hakim menganjar hukuman penjara 13tahun plus denda 150 juta, subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Kabag Keuangan jugaharus mengembalikan uang dengan menyerahkan ganti rugi Rp 15.413.013.900.Sementara Mantan Kepala Kasda divonis penjara 10 tahun dan denda Rp 100 juta danmengembalikan uang pengganti Rp 1 miliar. Sedangkan Kepala Kasda divonis penjara 11tahun, denda 100 juta dan uang pengganti Rp 3 miliar. Vonis untuk Bupati Blitar palingberat, yakni penjara 15 tahun plus denda 400 juta. Imam juga harus menyerahkan uangpengganti Rp 36.718.329.540,44.Mereka tidak menerima putusan itu . Kecuali Kasubag Keuangan, semua terpidana lalumengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Proses persidangan banding berlangsungantara 16 Nopember 2004 hingga 3 Maret 2006. Di tingkat PT, Mantan Kepala Kasdaakhirnya divonis penjara 5 tahun, denda 50 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dia jugadiwajibkan membayar uang pengganti 500 juta. Sedangkan vonis hukuman bagi KepalaKasda dikurangi dari 15 tahun penjara 5 tahun plus denda 50 juta. Uang pengganti yangwajib dikembalikan Solihin Inanta juga berkurang dari Rp 3 miliar menjadi hanya Rp 500juta.Sedangkan Kabag Keuangan harus menjalani hukuman penjara 10 tahun, denda 100 jutadan uang pengganti Rp 6,5 miliar. Terpidana Kabag Keuangan, Mantan Kepala Kasda,dan Kepala Kasda menerima putusan banding tersebut. Sementara itu, meski vonis BupatiBlitar dikurangi di PT dengan hukuman penjara 10 tahun, terpidana mengajukan langkahkasasi pada bulan Mei 2006.Lampiran 95